Pengumuman 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional
Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025). Informasi ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Indonesia, Prasetyo Hadi, setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut dibahas finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional. Rencananya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun daftar lengkap belum diketahui, Prasetyo membenarkan bahwa satu dari 10 nama yang akan menerima gelar adalah Presiden kedua RI, Soeharto.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pemberian gelar tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu. "Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," katanya.
Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Pasalnya, Presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional.
Sebelumnya, terdapat 49 nama calon penerima gelar pahlawan nasional telah diserahkan kepada Presiden. Dari 49 nama tersebut, terdapat 40 usulan baru dan 9 usulan lama yang belum ditetapkan presiden. Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama usulan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.
Beberapa nama yang tercantum dalam berkas tersebut, adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh buruh Marsinah. Gus Ipul menjelaskan, tahap pengusulan nama-nama ini berawal dari masyarakat serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Kemudian nama ini diajukan dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota setempat. Selanjutnya, dokumen ditandatangani gubernur, lalu diteruskan ke Kemensos. "Kami melakukan pengkajian yang dikaji oleh tim (TP2GP). Hasilnya, hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Ya tentu ini nanti selanjutnya akan dibahas sepenuhnya dan kita tunggu hasilnya secara bersama-sama," jelas Gus Ipul.
Beberapa nama lain yang juga diusulkan, adalah Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syamsuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim. Lalu Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin. Penyerahan berkas ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) atas usulan gelar pahlawan nasional dari berbagai provinsi.
Dukungan Jokowi dan Gibran untuk Soeharto
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam menyatakan dukungan gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto. Pengusulan nama Soeharto menuai pro kontra sejak pertama kali diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2010 lalu.
Di satu sisi, Soeharto dianggap berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan (seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 serta swasembada pangan). Akan tetapi, di sisi lain ada catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, korupsi, dan otoritarianisme selama Orde Baru yang dipimpinnya.
Pada 2025 ini, nama Soeharto diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional bersama 39 nama tokoh lainnya, termasuk Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
Pendapat Gibran tentang Kontribusi Soeharto
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden RI Soeharto. Menurut Gibran, pemberian gelar tersebut sudah melalui tahapan yang panjang. Anak sulung Jokowi yang lahir di Surakarta, 1 Oktober 1987 itu, pun menyinggung Soeharto yang menurutnya sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.
“Saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya,” kata Gibran, Jumat (7/11/2025), sebagaimana dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Wakil Presiden RI via KompasTV. “Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara,” ujarnya dikutip dari Tribunnews.com.
Pernyataan Jokowi tentang Jasa Soeharto
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung pemberian gelar jasa untuk Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut Jokowi, Soeharto dan Gus Dur sama-sama memiliki jasa besar untuk negara. “Setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara,” kata Jokowi, saat ditemui wartawan di kediamannya Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025), dilansir TribunSolo.com.
Jokowi menyebut, setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, menurutnya, jasa setiap pemimpin kepada negara harus tetap dihargai. “Kita semua harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan pasti ada kekurangan,” jelasnya.
Pro-Kontra terhadap Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menuai pro-kontra dari masyarakat. Satu di antaranya disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi dan lembaga masyarakat. Koalisi terdiri dari Imparsial, Democratic Judicial Reform (De Jure), Human Rights Working Group (HRWG), Raksha Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), CENTRA Initiative, serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), menolak rencana tersebut.
"Kami menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang telah dibangun oleh bangsa Indonesia sejak 1998 dan proses transisi menuju negara yang demokratis dan menghormati HAM," ungkap Ketua PBHI, Julius Ibrani kepada Tribunnews, Rabu (29/10/2025).
Selain Koalisi Masyarakat Sipil, penyintas tragedi Tanjung Priok 1984, Aminatun Najariyah juga menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Dia menyebut, penolakan tersebut datang bukan karena sekadar luka di masa lalu. Melainkan, kata dia, persoalan ketidakadilan yang masih dirasakan.
"Saya tidak rela kalau Soeharto itu dijadikan pahlawan, karena saya sendiri sampai sekarang tidak mendapatkan pengadilan yang hak untuk diri saya," ucap Aminatun saat diskusi bertajuk ‘Soeharto Bukan Pahlawan’ di Jakarta, Rabu, (5/11/2025).
