Peran OPD dalam Penyerapan Anggaran APBD
Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menekankan pentingnya penyerapan anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa setiap program kegiatan harus dilaksanakan tepat waktu, dengan mutu dan sasaran yang jelas, serta disertai administrasi yang baik.
Pernyataan ini disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Triwulan III di Sasana Bhakti Praja Setda Banjarnegara, Selasa (14/10/2025). Rakor tersebut dihadiri oleh 37 kepala OPD, 20 camat, BLUD, BUMD, kepala UPT, serta 158 pejabat pelaksana teknis kegiatan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa rapat POK tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus diikuti percepatan pelaksanaan program agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. “Rakor POK adalah momentum penting untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” kata Bupati.
Secara khusus, ia mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terus berinovasi dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Saya berharap semua program yang sudah direncanakan dapat segera dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Triwulan III sudah berjalan, jadi jangan hanya fokus pada perencanaan dan penganggaran, tapi pastikan eksekusinya nyata agar masyarakat merasakan hasilnya,” tegas Bupati Amel.
Tujuan Rakor POK
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Tulus, menjelaskan bahwa rakor bertujuan memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah. “Seperti yang disampaikan Ibu Bupati, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan semua program berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan disertai administrasi yang baik,” jelas Tulus.
Menurut Tulus, optimalisasi realisasi APBD menjadi instrumen penting mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Rapat koordinasi ini juga menjadi forum evaluasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk mengatasi kendala di lapangan. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Banjarnegara,” tambahnya.
Capaian Pelaporan Kegiatan
Tulus menambahkan, Pemkab memberikan apresiasi kepada para pelaksana kegiatan atas komitmen dan kedisiplinan dalam pelaporan. “Hingga akhir Triwulan III, dari 174 pelaksana kegiatan di 44 OPD, sebanyak 157 telah mengirimkan laporan tepat waktu. Ini capaian yang patut diapresiasi dan perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
Fokus pada Efisiensi dan Transparansi
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai bahwa setiap OPD harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program-program yang dijalankan.
Pemkab Banjarnegara juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi kegiatan. Dengan adanya sistem pelaporan yang lebih baik, diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran.
Tantangan dan Solusi
Meskipun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan kendala teknis, Pemkab Banjarnegara tetap berupaya untuk mencari solusi yang terbaik. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperkuat kerja sama antar OPD dan instansi terkait, sehingga bisa saling mendukung dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.
Kepedulian terhadap Masyarakat
Bupati juga menyampaikan bahwa keberhasilan dari pelaksanaan program pembangunan akan diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh OPD untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. Melalui upaya-upaya ini, Pemkab Banjarnegara berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
