Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di akhir 2025 telah mengakibatkan hampir seribu jiwa kehilangan nyawa dan memaksa puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat karena masih banyak daerah yang terisolasi dan belum dapat dijangkau oleh tim penyelamat. Mereka yang selamat pun kini harus menghadapi tantangan hidup yang berat, karena pemerintah belum menunjukkan rencana jelas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Respons pemerintah dinilai lambat dan kurang sigap, seolah masih mencari bentuk tindakan yang tepat.
Bencana ini seolah menjadi peringatan alam bahwa kita sedang memasuki masa yang tidak ramah. Kejadian di Aceh, Sumut, dan Sumbar hanyalah bagian dari rangkaian tantangan yang dihadapi 280 juta rakyat Indonesia. Banyak warga tengah menghadapi "bencana" dalam bentuk lain: khawatir kehilangan pekerjaan, beban biaya hidup yang terus meningkat, jeratan pinjaman online, serta kecemasan tidak mampu keluar dari kemiskinan atau mencegah anak-anak mereka terjerumus ke dalamnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pemerintah sendiri tidak berada dalam posisi mudah. Penerimaan pajak melemah, sehingga Indonesia berpotensi memasuki era rasio pajak 9%. Sektor riil belum juga bangkit meskipun likuiditas ratusan triliun telah dialirkan ke perbankan. Pertumbuhan kredit tahunan terus merosot sejak Prabowo dilantik.
Rupiah pun tertekan—dalam setahun terakhir terdepresiasi terhadap 84,3% mata uang dunia—hingga menjadi salah satu yang terlemah. Tekanan nilai tukar membuat pemerintah meninjau ulang rezim devisa bebas dengan memberlakukan aturan dana hasil ekspor yang lebih ketat; langkah yang sesungguhnya mengandung risiko besar.
Tahun Penting Bagi Prabowo
Setahun pertama pemerintahan Prabowo diwarnai narasi yang menempatkan pemerintahan Jokowi sebagai sumber masalah: tekanan fiskal, utang yang membengkak, struktur APBN yang rapuh, hingga isu pengangguran, ketimpangan, merosotnya meritokrasi, memburuknya budaya korupsi, dan intervensi politik yang besar.
Namun pada 2026, narasi itu tidak lagi relevan. Meskipun sejumlah menteri rekomendasi Jokowi masih berada dalam kabinet, Prabowo telah memiliki waktu cukup untuk menilai dan melakukan penyesuaian. APBN 2026 sepenuhnya disusun oleh pemerintahannya sendiri, memuat prioritas dan program unggulan yang sejak awal dijanjikan kepada rakyat.
Tahun itu pula berbagai program andalan mulai terlihat wujudnya: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, hingga program Tiga Juta Rumah. Kemudian, kinerja ekonomi 2026 menjadi titik awal penilaian apakah janji pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 benar-benar dapat terwujud.
Lima Jebakan Ekonomi 2026
Pertumbuhan PDB—indikator utama kinerja ekonomi—diperkirakan tidak menggembirakan. World Bank dan IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2026 hanya tumbuh 4,9%. OECD, ADB, LPEM-UI, Indef, dan Core Institute berada sedikit lebih tinggi pada 5,0%. Semua angka ini jauh di bawah proyeksi pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu 5,4% dan 5,3%; apalagi asumsi dalam RPJMN sebesar 6,3%.
Kombinasi dinamika global dan kebijakan domestik yang kurang diperhitungkan dengan matang menempatkan Indonesia berpotensi terperosok ke dalam lima jebakan ekonomi. Jika tidak dikelola dengan cermat dan akhirnya terjebak, pertumbuhan PDB bisa jatuh di bawah 5%.
Kelima jebakan tersebut adalah: Koperasi Desa Merah Putih, yang berpotensi mengkanibal usaha mikro rakyat; selain berdampak ekonomi minimal ia juga berpotensi menimbulkan gejolak di banyak daerah. Lalu, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 18%, membuat pemerintah daerah kekurangan ruang fiskal dan sulit menjalankan fungsi sebagai motor ekonomi lokal.
Kemudian, risiko bencana alam yang meningkat, sementara kemampuan respons BNPB, pemerintah pusat, dan daerah semakin terbatas akibat tekanan anggaran dan lemahnya kapasitas organisasi. Hal lain, dramatisasi pemberantasan korupsi, yang memunculkan ketidakpastian hukum dan membuat birokrasi, BUMN serta pelaku usaha semakin takut mengambil keputusan; otomatis laju ekonomi pun melambat. Yang terakhir, Kondisi BUMN yang rapuh, sehingga sulit diharapkan menjadi pendorong ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.
“Enak Jamanku To?”
Rakyat akan mulai menilai pemerintahan Prabowo bukan dari narasi, tetapi dari prestasi. Mereka akan bertanya: Apakah mencari pekerjaan makin mudah? Apakah harga kebutuhan hidup lebih terjangkau? Apakah korupsi benar-benar ditekan? Apakah pendidikan dan kesehatan semakin mudah diakses?
Penilaian itu akan membuat banyak orang mulai membandingkan situasi di era Prabowo dengan era pendahulunya. Jika kondisi tak membaik, bukan tidak mungkin stiker legendaris “Enak Jamanku To?” dengan foto presiden terdahulu akan viral—bukan sekadar di bak truk atau warung kopi, tetapi juga di berbagai ruang digital. Situasi yang jelas tidak mengenakkan bagi pemerintahan Prabowo.
Potensi itu sangat tinggi dan semakin terasa karena hingga kini belum tampak terobosan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Banyak program masih dijalankan dengan konsep tambal sulam, yang dieksekusinya secara lamban.
Perlu Lebih Membumi
Memasuki 2026, pemerintah perlu melakukan koreksi mendasar agar harapan publik tidak merosot. Jika presiden minta masukkan hal apa saja yang perlu dijadikan resolusi tahun barunya, ide berikut layak untuk disorongkan:
- Pertama, mengubah gaya komunikasi dari retorika yang menggelegar menjadi narasi yang konkret, terukur, dan membumi. Ini akan mampu memberi arah bagi pemerintah serta rakyat.
- Kedua, menyusun target ekonomi yang realistis. Koreksi terhadap target pertumbuhan 8% pada 2029 menjadi penting agar tidak terjadi misalokasi sumber daya dan kredibilitas pemerintah tetap terjaga.
- Ketiga, memperbaiki desain dan eksekusi program unggulan, termasuk MBG, KDMP, Tiga Juta Rumah, dan Sekolah Rakyat, agar selaras dengan kebutuhan rakyat sekaligus kemampuan fiskal pemerintah.
- Keempat, merombak kabinet. Banyak posisi masih ditempati oleh mereka yang tidak mampu memikul mandat besar. Membangkucadangkan pejabat yang berkinerja buruk dan memberi ruang bagi figur yang kompeten akan menjadi alunan musik merdu ditelinga rakyat.
- Kelima, lebih banyak mendengar suara rakyat, baik melalui tatap muka maupun media yang kredibel. Presiden perlu mengurangi ketergantungan kepada juru-hubung yang kerap menyaring informasi, menciptakan distorsi dan menjauhkan pemimpin dari realitas sebenarnya.
Jika resolusi ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, 2026 berpotensi menjadi tahun harapan. Dan pada akhirnya, rakyat mungkin tetap akan memviralkan stiker “Enak Jamanku To”—tetapi kali ini dengan wajah Prabowo, bukan sosok yang lain. Insya Allah.
