Peran Komdigi dalam Pemberantasan Judi Online
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyampaikan perhatian terhadap efektivitas kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam upaya pemberantasan judi online. Ia merespons capaian pemblokiran lebih dari 2,4 juta konten hingga kuartal III 2025 dan penurunan transaksi sebesar 57 persen, yang dinilai sebagai langkah strategis pemerintah.
“Ini bukan sekadar angka, tapi hasil nyata dari kerja keras pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang merusak ekonomi keluarga dan moral bangsa,” ujar Nurul Arifin di Jakarta, Sabtu (8/11/2025). Ia menilai, sinergi antara Komdigi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menutup ruang perputaran uang haram dari praktik judi online.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Nurul menggarisbawahi pelaporan 23.604 rekening mencurigakan sebagai bagian dari strategi digital yang komprehensif. “Langkah Menkomdigi yang tidak hanya fokus pada pemblokiran akses, tapi juga pelacakan aliran dana melalui rekening, adalah strategi komprehensif yang sangat tepat. Ini sesuai dengan semangat digital governance yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan luar negeri, Nurul juga merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut judi online sebagai kejahatan lintas negara. Ia menilai pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk menggandeng mitra internasional sebagai langkah yang sejalan dengan tantangan digital global.
“Bu Meutya menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan kolaboratif. Upaya beliau berbicara dengan mitra internasional demi pemberantasan judi online lintas negara sangat patut didukung,” ucapnya.
Di sisi lain, Nurul menekankan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga ruang digital. Ia mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan situs atau akun media sosial yang mempromosikan judi online, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
“Pemerintah sudah bergerak luar biasa cepat, kini saatnya masyarakat ikut menjaga ruang digital kita agar bersih dari konten-konten berbahaya,” tutup Nurul.
Strategi Pemerintah Hadapi Judi Online
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah telah memblokir 2.458.934 konten dan situs terkait judi online dalam periode 20 Oktober hingga 2 November 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama PPATK di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
“Total situs dan konten yang kami tutup mencapai 2.458.934. Ini termasuk file sharing, meski tidak semua kontennya judi, tapi harus kami tangani karena ada unsur judi online,” ujar Meutya Hafid.
Platform yang terdampak antara lain Meta (Facebook, Instagram), Google, YouTube, X (Twitter), Telegram, TikTok, LINE, dan App Store. Meutya menegaskan bahwa strategi pemerintah tidak hanya fokus pada pemblokiran akses, tetapi juga pelacakan aliran dana melalui rekening mencurigakan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan 23.604 rekening mencurigakan dari Komdigi. PPATK kini tengah melakukan analisis transaksi keuangan untuk menelusuri aliran dana dan potensi tindak pidana pencucian uang.
“Kami akan menindaklanjuti laporan rekening mencurigakan ini dengan analisis mendalam. Tujuannya bukan hanya memblokir, tapi memutus aliran dana ilegal yang merusak tatanan ekonomi,” ujar Ivan.
Ivan juga menyebut bahwa sebagian besar transaksi judi online dilakukan melalui file sharing dan dompet digital (e-wallet), yang kini menjadi fokus pengawasan lintas lembaga.
Langkah tegas Komdigi dan PPATK dinilai menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan produktif bagi masyarakat Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
