SEMARANG, aiotrade–
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini dihadapkan pada pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 127 miliar dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam mengelola anggaran daerah. Namun, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fathoni, memberikan beberapa strategi untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Agus menyampaikan strategi tersebut saat hadir dalam Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (20/10/2025). Ia menekankan pentingnya lima langkah terobosan yang dapat diterapkan oleh daerah untuk meningkatkan PAD. Berikut penjelasannya:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
-
Optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada
Contohnya adalah pajak hotel dan restoran. Peningkatan pengelolaan terhadap sumber pendapatan yang sudah ada dapat berdampak signifikan terhadap PAD. -
Ekstensifikasi pendapatan daerah
Ini melibatkan peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan baru. Daerah perlu mencari peluang-peluang tambahan untuk mendapatkan pendapatan. -
Peningkatan kapasitas SDM
Terutama dalam tata kelola keuangan dan pelayanan publik. Agus menekankan bahwa pelatihan dapat dilakukan secara virtual agar lebih banyak daerah yang bisa ikut serta. -
Monitoring dan evaluasi anggaran secara digital
Penggunaan teknologi untuk memantau anggaran secara real-time akan membantu mengurangi risiko kebocoran anggaran. -
Inovasi pelayanan publik
Meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat melalui inovasi layanan.
Selain lima langkah tersebut, Agus juga menyarankan daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, BUMD, BLUD, maupun CSR sebagai sumber alternatif pendapatan. Ia menekankan pentingnya pendataan dan pembaruan data secara rutin sebagai dasar penentuan alokasi TKD ke depannya. Jika terjadi kerusakan sarana prasarana fisik, segera dilakukan update pendataan untuk diusulkan dalam TKD.
Fokus Jateng Tetap pada Prioritas Pembangunan
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut bahwa pemangkasan TKD tidak akan berdampak signifikan terhadap program prioritas Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.
“Pertemuan ini adalah momen untuk berdiskusi dan tindak lanjut, bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada dan mencapai kinerja yang sudah ditetapkan,” tutur Sumarno.
Ia memastikan, Pemprov Jateng telah menetapkan skala prioritas pembangunan untuk tahun 2026, yaitu meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Dengan strategi-strategi yang diberikan, diharapkan Jawa Tengah dapat tetap menjaga keseimbangan anggaran dan tetap fokus pada pembangunan yang berkelanjutan.
