aiotrade
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur (Jatim), memberikan bantuan tambahan kepada 5.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan langsung tunai (BLT) tambahan ini mulai disalurkan oleh pemerintah pusat.
Heri Suwartono, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun, menjelaskan bahwa saat ini proses verifikasi data sedang berlangsung. "Semoga dalam waktu dekat BLT tambahan bisa segera dicairkan," ujarnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sementara itu, BLT reguler terus berjalan dengan lancar. BLT tambahan yang diberikan mencakup periode Oktober hingga Desember. Setiap KPM menerima sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga totalnya mencapai Rp 900 ribu.
Proses penyaringan ketat dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan bantuan sosial. Di beberapa daerah, banyak penerima bansos yang dihapus karena terindikasi terlibat dalam judi daring atau memiliki cicilan barang mewah.
Data tersebut terhubung dengan sistem nasional yang menggabungkan informasi dari PPATK dan instansi lain. Selain itu, data penerima juga disinkronkan dengan aplikasi BKN. Penerima yang memiliki anggota keluarga yang merupakan ASN, TNI, atau Polri akan otomatis dihapus dari daftar. Begitu pula dengan warga yang melakukan transaksi belanja berlebihan di marketplace.
Di Kota Madiun sendiri, jumlah penerima yang diblokir tidak sampai 100 orang. Penyesuaian data dilakukan berdasarkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional, pemerintah menggulirkan BLT tambahan. Program ini memberikan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan (Oktober-Desember 2025), yang disalurkan sekaligus senilai Rp 900 ribu per KPM.
Secara nasional, BLT tambahan ditargetkan menjangkau 35,49 juta KPM atau sekitar 140 juta jiwa, dengan asumsi satu keluarga terdiri atas empat anggota. Sasaran program ditetapkan berdasarkan data desil 1 hingga 4 Sensus Ekonomi Nasional, yang mewakili kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
