Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang Tidak Jelas
Penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih belum ditetapkan karena pemerintah pusat belum merilis rumus perhitungannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja dan pengusaha di wilayah tersebut.
Dr Sutardjo Tui, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, menyampaikan bahwa masalah dalam penetapan UMP terjadi setiap tahun. Menurutnya, penentuan UMP tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Perlu adanya keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Di satu sisi, buruh berharap UMP meningkat agar daya beli dan kesejahteraan mereka meningkat. Di sisi lain, pengusaha cenderung menginginkan UMP tetap rendah agar beban biaya operasional tetap terkendali.
Menurut Sutardjo, acuan utama dalam menyesuaikan UMP seharusnya adalah tingkat inflasi di suatu daerah. Sebab, tujuan UMP adalah untuk menjaga kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa.
“Sebenarnya acuan pokoknya UMP itu adalah tingkat inflasi dalam satu daerah. Paling tinggi ya pertumbuhan ekonominya, tapi yang normal itu inflasi,” ujarnya kepada aiotrade, di Makassar, Minggu (7/12/2025).
Ia memberikan contoh, jika inflasi hanya sekitar 3 persen, maka tuntutan kenaikan upah yang jauh melampaui angka itu dinilai tidak realistis. Menurutnya, tuntutan yang terlalu tinggi berisiko memukul dunia usaha.
“Kalau inflasi cuma 3 persen, jangan sampai minta 5. Pertumbuhan kan cuma 5 juga, jangan minta 10 persen,” katanya.
Sutardjo menegaskan, kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat memunculkan efek lanjutan. Mulai dari investor yang beralih ke daerah lain hingga melemahnya minat investasi di wilayah tersebut. Kondisi ini justru dapat berbalik merugikan buruh.
Namun, ia juga menilai upah yang terlalu rendah tetap tidak adil karena membuat pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Kalau terlalu rendah juga kasihan buruhnya, tidak bisa makan,” katanya.
Karena itu, Sutardjo menilai fungsi pemerintah bukan sekadar menetapkan angka. Tetapi mempertemukan kepentingan buruh dan pengusaha, memberi penjelasan kepada kedua pihak, lalu menetapkan titik tengah agar tidak merugikan salah satu pihak.
“Jadi yang tengah-tengahnya pemerintah itu mempertemukan itu, beri penjelasan kepada buruh dan beri juga penjelasan kepada pengusaha. Dua-dua pihak harus dipersatukan,” jelas Sutardjo.
Tantangan dalam Penetapan UMP
Penetapan UMP yang tidak jelas menimbulkan beberapa tantangan. Pertama, ketidakpastian dalam penghitungan UMP membuat para pekerja dan pengusaha sulit merencanakan keuangan mereka. Kedua, ada risiko ketidakadilan antara buruh dan pengusaha. Buruh ingin kenaikan upah yang signifikan, sedangkan pengusaha khawatir beban biaya akan meningkat.
Selain itu, kenaikan upah yang terlalu tinggi bisa berdampak pada perekonomian daerah. Investor mungkin lebih memilih daerah lain yang memiliki biaya operasional lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi minat investasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Tantangan lainnya adalah keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Pemerintah harus menjadi mediator yang adil dan objektif. Mereka perlu memberikan penjelasan yang jelas kepada kedua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
Peran Pemerintah dalam Penetapan UMP
Peran pemerintah dalam penetapan UMP sangat penting. Selain menetapkan angka, pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan buruh dan pengusaha dipertemukan. Ini mencakup:
- Memberikan penjelasan yang jelas kepada buruh dan pengusaha tentang alasan penentuan UMP.
- Mengidentifikasi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan utama.
- Memastikan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kemampuan pengusaha.
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa UMP tetap sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Dengan demikian, UMP dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga kesejahteraan buruh tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi.
Kesimpulan
Penetapan UMP yang tidak jelas menimbulkan banyak tantangan. Pemerintah harus menjadi mediator yang adil dan objektif dalam menetapkan UMP. Mereka perlu mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan utama. Dengan demikian, UMP dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga kesejahteraan buruh tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi.
