Organisasi masyarakat sipil global Transparency International AS telah meminta para anggota legislatif untuk meninjau kembali beberapa bagian dari undang-undang struktur pasar kripto. Rancangan undang-undang ini saat ini menunggu persetujuan dari Capitol Hill.
Organisasi tersebut menyampaikan kekhawatirannya tentang undang-undang tersebut dalam surat kepada Ketua Mayoritas Senator Amerika Serikat John Thune dan Senator Charles Schumer. Kekhawatiran Transparency International adalah terkait Undang-Undang Keterjelasan Pasar Aset Digital (CLARITY Act) dan Undang-Undang Inovasi Keuangan yang Bertanggung Jawab (RFIA).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Transparency International melihat risiko yang ditimbulkan oleh undang-undang RFIA
Surat tersebut menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh undang-undang tersebut, dengan dukungan dari Free Russia Foundation, Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition, dan Nate Sibley, direktur Hudson Instituteu2019s Kleptocracy Initiative. Pihak-pihak tersebut ingin Kongres untukpastikanbahwa peraturan hukum aset digital mencakup langkah-langkah untuk melindungi dari pencucian uang dan penghindaran sanksi, serta aktivitas ilegal lainnya.
Organisasi tersebut berargumen bahwa aset virtual semakin menjadi alat baru untuk mencuci hasil korupsi, termasuk suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Surat tersebut menyebut contoh Tareck El Aissami, seorang pejabat Venezuela yang dituduh menyalahgunakan dana negara ke aset digital dan mencucinya melalui pertukaran kripto di Amerika Serikat.
Kekurangan-kekurangan dalam hukum kripto kita akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh sindikat narkoba, penyelundup fentanyl, dan rezim korup seperti Iran, Korea Utara, dan Rusia untuk secara anonim memindahkan uang kotor dan mendanai kejahatan mereka.
-Scott Greytak, Wakil Direktur Eksekutif Transparency International Amerika Serikat
Rekomendasi organisasi datang di tengah kerangka struktur pasar yang baru saja dirilisdisediakanoleh Senator Partai Demokrat. Kerangka struktur pasar menyoroti kebutuhan untuk pengukuran regulasi yang lebih ketat terhadap kripto. Senator Partai Demokrat sebelumnya menjelaskan bahwa risiko yang timbul dari volatilitas tinggi aset digital sebagian besar membawa ancaman krisis keuangan di bawah RIFA.
Direktur eksekutif yang baru diangkat oleh Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, Patrick Witt, juga meminta Kongres untuk segera bertindak pada undang-undang struktur pasar kripto bulan ini. Ia mengatakan dalam sebuah acara industri di Washington, D.C. pada 12 September bahwa menyelesaikan undang-undang tersebut adalah prioritas utama.
Pengambil kebijakan Amerika Serikat juga berargumen bahwa celah dalam RFIA dapat memungkinkan platform kripto terdesentralisasi menghindari kebijakan yang dirancang untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Transparency International menyatakan dalam surat tersebut bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat harus memiliki kekuatan untuk menerapkan langkah-langkah AML pada platform DeFi untuk mencegah aktivitas ilegal.
Surat tersebut juga mendukung langkah-langkah untuk menghilangkan celah tertentu bagi pencampur aset digital. Pencampur aset digital, seperti Tornado Cash, sebelumnya telah dikaitkan dengan aktivitas kriminal.
Para penulis berargumen bahwa RFIA akan memungkinkan perusahaan untuk menghindari pertanggungjawaban dengan menyatakan bahwa mereka tidak beroperasi di Amerika Serikat. Mereka juga menyatakan bahwa setiap undang-undang akhir harus memastikan bahwa platform kripto yang melayani pelanggan Amerika Serikat harus mematuhi persyaratan sanksi dan AML/CFT Amerika Serikat.
Undang-Undang GENIUS membatasi penerbit stablecoin dari menawarkan imbal hasil
Para penulis juga mengakui pentingnya menciptakan medan bermain yang setara bagi penerbit stablecoin. Mereka menyatakan bahwa semua penerbit stablecoin harus menerapkan pemantauan yang wajar di seluruh ekosistem. Menurut mereka, inisiatif ini dapat membantu menjamin perlindungan bagi investor sambil memastikan mereka tidak terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal.
Undang-Undang GENIUS menjadi undang-undang pada Juli danmenetapkanbahwa tidak ada penerbit stablecoin yang dapat menawarkan imbal hasil atau bunga atas penyimpanan. Demokrat Senat juga menyarankan larangan terhadap pembayaran bunga atau imbal hasil secara langsung atau melalui afiliasinya oleh penerbit stablecoin. Undang-undang stablecoin melarang penerbit menawarkan imbal hasil secara langsung atau melalui afiliasi, tetapi tidak menghentikan pertukaran dari melakukan hal tersebut.
Bank-bank mendukung penggunaan istilah melalui afiliasi untuk dimasukkan dalam undang-undang stablecoin, dan bahkan setelah undang-undang tersebut ditandatangani, mereka belum berhenti meminta perubahan. Institute Kebijakan Bankmenulispada Agustus, anggota legislatif seharusnya menggunakan undang-undang struktur pasar untuk menutup celah yang dibuat oleh Undang-Undang GENIUS.
Industri kripto melihat undang-undang stablecoin sebagai legislasi yang adil yang memungkinkan pertukaran dan afiliasi untuk membayar bunga kepada pemegang. Kelompok lobi kriptomeresponsmenurut pernyataan Institute Kebijakan Bank, berargumen bahwa hanya bank yang memiliki izin tersebut memberi mereka keuntungan dan membatasi pilihan konsumen.
Diketahui di tempat yang penting.Iklankan di aiotrade.appRiset dan jangkau investor dan pembuat kripto terbaik.
