Penetapan Tersangka dalam Kasus Dugaan Ijazah Palsu Presiden Joko Widodo
Pertanyaan publik akhirnya mendapatkan jawaban mengenai kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dari total 12 orang yang dilaporkan, Polda Metro Jaya hanya menetapkan delapan di antaranya sebagai tersangka. Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari serangkaian pemeriksaan dan penilaian bukti yang disebut bersifat saintifik.
Dalam keterangannya, pihak kepolisian menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang memenuhi unsur pidana. Sementara empat terlapor lainnya dinilai belum ditemukan keterlibatan yang cukup kuat. Meski demikian, polisi menegaskan bahwa penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan, termasuk kemungkinan penambahan tersangka baru.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kasus ini menjadi sorotan nasional lantaran menyeret nama Presiden ke-7 RI dan memicu perdebatan luas mengenai etika politik, validitas dokumen negara, serta transparansi hukum di Indonesia. Semua mata kini tertuju pada langkah lanjutan aparat penegak hukum.
Penjelasan Proses Penetapan Tersangka
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan bahwa jumlah tersangka yang ditetapkan sejauh ini didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyidikan. “Dalam proses penyidikan ini tentunya kami berdasarkan pada fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan. Secara saintifik saat ini kami menetapkan 8 orang menjadi tersangka yang diduga melakukan satu perbuatan pidana,” ujar Iman dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).
Iman menambahkan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan kelanjutan kasus ini hingga ke tahap persidangan. “Kami terus melakukan koordinasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Ya tentunya dalam hal penuntutan juga ke depannya untuk dihadapkan di sidang peradilan. Sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
Daftar dan Pembagian Klaster Tersangka
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa para tersangka dibagi dalam dua klaster. “Berdasarkan hasil penyidikan kami bagi dalam dua kluster antara lain lima tersangka klaster pertama yang terdiri atas RS, KTR, MRF, RE, dan DHL. Klaster kedua RS, RHS, dan TT,” ujar Asep.
Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara klaster kedua dikenakan kombinasi pasal KUHP dan UU ITE, termasuk Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2.
Asep menyebut penetapan tersangka dilakukan melalui asistensi dan gelar perkara yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli dan pengawas eksternal. “Penetepan dilakukan asistensi dan gelar perkara melibatkan ahli dan pengawas internal dan eksternal, ahli dilibatkan ahli pidana, ITE, sosiologi hukum dan bahasa. Itu yang kami minta keterangan sebagai ahli,” jelasnya.
Proses Penyidikan dan Pengumpulan Bukti
Polda Metro Jaya sebelumnya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan pada 10 Juli 2025. Kasus ini mencakup enam laporan polisi, termasuk laporan langsung dari Presiden Jokowi dan lima pelimpahan perkara dari tingkat polres.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary menjelaskan bahwa tiga laporan di antaranya telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sementara dua lainnya dicabut oleh pelapor. “Lima laporan terbagi dua. Yang tiga LP sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga naik ke tahap penyidikan. Dan dua laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi,” kata Ade Ary.
Barang bukti yang diserahkan Jokowi mencakup satu flashdisk berisi 24 tautan video YouTube, tangkapan konten media sosial X, serta salinan dokumen akademik seperti fotokopi ijazah, sampul skripsi, dan lembar pengesahan yang telah dilegalisir.
