Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mengambil langkah penting dalam melegalkan umrah mandiri. Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi jemaah yang ingin melakukan ibadah umrah secara mandiri tanpa melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Juru bicara Kementerian Haji, Ichsan Marsha, menjelaskan bahwa umrah mandiri memungkinkan jemaah untuk mengatur seluruh proses perjalanan ibadahnya sendiri. Dari pengajuan visa hingga pemesanan tiket, akomodasi, dan layanan di Tanah Suci dapat diatur langsung oleh jemaah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Mulai dari pengajuan visa, pemesanan tiket, akomodasi, hingga layanan di Tanah Suci dapat diatur langsung oleh jemaah,” ujar Ichsan saat dihubungi pada Ahad, 26 Oktober 2025.
Menurut Ichsan, praktik umrah mandiri sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Ini terjadi setelah pemerintah Arab Saudi membuka akses visa individu sebagai bagian dari reformasi tata kelola penyelenggaraan umrah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengatur fenomena tersebut agar jemaah tetap aman dan terlindungi.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan regulasi yang diberlakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. “Undang-undang ini hadir untuk memberi payung hukum dan memastikan jamaah umrah mandiri terlayani dengan baik,” tambah Ichsan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa kebijakan umrah mandiri dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Menurut Dahnil, Arab Saudi kini membuka peluang luas bagi pelaksanaan umrah mandiri. “Indonesia tentu secara regulasi harus kompatibel, bahkan menyesuaikan regulasi Kerajaan Saudi Arabia, sehingga kami bersama DPR melegalkan umrah mandiri,” ujar Dahnil dalam keterangan video pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Dahnil menambahkan bahwa pelegalan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi jemaah yang selama ini sudah melakukan umrah mandiri. “Kami ingin melindungi seluruh jemaah umrah kami, maka kami masukkan di dalam undang-undang untuk memastikan perlindungan terhadap jemaah umrah mandiri,” tambahnya.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh jemaah yang ingin melakukan umrah mandiri antara lain:
- Memastikan memiliki dokumen lengkap, seperti paspor dan visa yang valid.
- Mengatur jadwal penerbangan dan akomodasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.
- Menjaga kesehatan dan kesiapan fisik sebelum melakukan perjalanan.
- Memahami aturan dan prosedur yang berlaku di Arab Saudi, termasuk protokol kesehatan dan budaya.
Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau dan memastikan bahwa jemaah tetap mendapatkan perlindungan hukum dan layanan yang memadai selama menjalani ibadah umrah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya diri dan merasa aman dalam menjalankan ibadah umrah secara mandiri.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
