Skandal Anggaran Rp130 Miliar di Bandung Barat Memasuki Tahap Baru
Skandal dugaan bancakan anggaran sebesar Rp130 miliar di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini memasuki babak baru. Aliansi Aktivis Jawa Barat, LSM Brantas, dan Masyarakat Peduli Bandung Barat yang dikomandoi oleh Agus Satria kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (1/10). Kedatangan mereka kali ini untuk menyerahkan berkas tambahan pelaporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat Pemda Bandung Barat.
Berkas yang diserahkan berupa satu bundel dokumen dan satu flash disk berisi data dukungan atas laporan sebelumnya. “Hari ini kami kembali ke KPK untuk menyampaikan berkas tambahan sesuai resi penerimaan. Informasinya, dokumen tersebut langsung ditelaah oleh tim KPK,” ujar Agus Satria usai menyerahkan laporan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam laporan tersebut, sorotan utama tertuju pada Sekda Bandung Barat, AZ, yang diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat Sekda maupun Penjabat (Pj) Bupati. “Pelaporan ini terkait dugaan KKN yang dilakukan Sekda baik pada APBD murni 2025, APBD Perubahan, maupun pada tahun 2024 ketika ia menjadi Pj Bupati,” jelas Agus.
Aliansi juga menuding adanya kongkalikong dengan oknum anggota DPRD Bandung Barat, sehingga praktik bancakan anggaran bisa berjalan mulus.
Berkas Lanjutan dari Laporan Sebelumnya
Sebelumnya, Masyarakat Peduli Bandung Barat pada 18 September 2025 sudah menyerahkan laporan awal ke KPK mengenai dugaan bancakan Rp130 miliar. Laporan itu menyinggung adanya transaksi politik untuk jabatan Sekda dan Pj Bupati, yang kemudian membuka jalan bagi pengaturan proyek dan distribusi anggaran ke lima dinas strategis.
Tak hanya ke KPK, pada 23 September 2025, laporan serupa juga disampaikan ke Utusan Khusus Presiden Rafi Ahmad, sementara pada 17 September 2025, aksi unjuk rasa digelar di Kantor Kejati Jabar untuk mendesak penyelidikan segera.
Publik Tunggu Tindakan KPK
Agus menegaskan, tujuan aliansi menyerahkan berkas tambahan ini adalah untuk memastikan KPK memiliki bukti lebih lengkap agar segera melakukan penyelidikan. “Kami tidak akan berhenti. Semua aktivis, LSM, dan masyarakat sipil siap mengawal kasus ini. KPK harus transparan, karena ini menyangkut kepentingan rakyat Bandung Barat,” tegasnya.
Menurutnya, publik sudah terlalu lama jadi korban permainan anggaran. “Rp130 miliar bukan uang kecil. Seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, dan mengatasi stunting. Tapi faktanya justru diduga jadi bancakan elite,” imbuh Agus.
Aroma Skandal Tak Bisa Ditutupi
Kasus dugaan bancakan ini menambah panjang daftar catatan hitam korupsi di Bandung Barat. Dua mantan bupati sebelumnya juga tersandung kasus serupa. Kini, dengan laporan tambahan ke KPK, masyarakat berharap ada titik terang.
“Keadilan harus ditegakkan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” pungkas Agus.
