Penolakan Terhadap Usulan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa wacana menjadikan Presiden ke-2 Republik Indonesia (RI) Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998. Ia menilai usulan tersebut berpotensi mengakhiri cita-cita reformasi yang lahir setelah jatuhnya Soeharto.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah suatu bentuk pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998. Jika usulan ini terus dilanjutkan, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Prabowo,” kata Usman dalam pernyataannya, Jumat (24/10).
Menurutnya, pengusulan itu merupakan langkah sistematis untuk mencuci dosa rezim Orde Baru yang sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memimpin dengan otoriter melalui rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi, membungkam oposisi, dan menormalisasi praktik pelanggaran HAM secara sistematis.
Usman menegaskan bahwa mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan sama saja mengabaikan penderitaan para korban dan keluarga mereka yang hingga kini belum memperoleh keadilan. Ia menyebut berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di bawah kekuasaan Soeharto, mulai dari pembantaian massal 1965–1966, penembakan misterius (Petrus) 1982–1985, tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, kekerasan di Aceh, Timor Timur, Papua, hingga penghilangan paksa aktivis 1997–1998.
“Negara telah mengakui peristiwa-peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, baik melalui Ketetapan MPR pada awal reformasi maupun pernyataan resmi Presiden Joko Widodo pada Januari 2023. Namun, hingga kini, tidak satu pun aktor utama termasuk Soeharto yang dimintai pertanggungjawaban,” tuturnya.
Amnesty International juga mendesak pemerintah agar fokus pada penyelesaian yudisial dan non-yudisial atas pelanggaran HAM berat masa lalu, bukan memberikan penghargaan kepada pihak yang diduga bertanggung jawab. “Kami mengecam dan menolak pengusulan Soeharto sebagai pahlawan. Pemerintah harus mengeluarkan Soeharto dari daftar nama-nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hentikan upaya pemutarbalikkan sejarah ini,” tegas Usman.
Daftar Nama Calon Pahlawan Nasional
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf telah menyerahkan dokumen berisi daftar 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), pada Selasa (21/10). Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto.
Selain Soeharto, daftar itu juga memuat sejumlah tokoh lain seperti aktivis buruh Marsinah, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Menteri Pertahanan Keamanan M. Jusuf, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Sejumlah ulama juga diusulkan, antara lain Syaikhona Muhammad Kholil dari Bangkalan, KH Bisri Syansuri, dan KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang.
Daftar 40 nama itu merupakan hasil sidang tim GTK dan akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan lebih lanjut. Proses penetapan pahlawan nasional ditargetkan rampung sebelum peringatan Hari Pahlawan, 10 November mendatang.
Tanggapan Publik dan Isu Revisi Sejarah
Usulan tersebut mendapat berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat dan aktivis. Banyak yang menilai bahwa proses penilaian pahlawan nasional harus objektif dan tidak memperhatikan kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, isu revisi sejarah menjadi topik yang hangat dibicarakan.
Beberapa pihak khawatir bahwa pengusulan Soeharto sebagai pahlawan bisa mengubah narasi sejarah yang selama ini dikenal, terutama terkait pelanggaran HAM yang terjadi di bawah pemerintahannya. Hal ini memicu diskusi tentang bagaimana sejarah harus dipahami dan diajarkan, serta siapa yang layak dianggap sebagai pahlawan nasional.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kebenaran dalam menentukan pahlawan nasional. Penghargaan seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar berkontribusi positif bagi bangsa dan negara, bukan hanya berdasarkan status atau kekuasaan yang pernah dimiliki.
