Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa operasi pasar akan terus dilakukan hingga Februari 2026. Langkah ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah dalam upaya menstabilkan harga beras, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Amran menjelaskan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) yang dijalankan melalui Perum Bulog masih memiliki alokasi lebih dari satu juta ton hingga akhir tahun. Dengan adanya stok tersebut, kegiatan operasi pasar dapat berjalan tanpa gangguan hingga awal tahun depan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Presiden memerintahkan agar operasi pasar terus dilaksanakan. Alokasi stok kita masih ada satu juta lebih untuk SPHP beras. Ini artinya operasi pasar akan berlangsung hingga Januari dan Februari 2026. Yang penting, sekarang kita terus melakukan operasi pasar,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.
Berdasarkan laporan realisasi penjualan SPHP per 19 Oktober 2025, dari total target 1,5 juta ton sepanjang tahun, sekitar 492,9 ribu ton telah tersalurkan ke masyarakat. Beras SPHP dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.
Distribusi beras SPHP dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk pasar tradisional dan ritel modern. Penyaluran melalui pasar tradisional tercatat sebanyak 51,8 ribu ton, sedangkan melalui ritel modern mencapai 17,3 ribu ton.
Amran menegaskan, kebijakan HET dirancang agar keseimbangan harga antara petani dan konsumen tetap terjaga. Pemerintah juga menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen sebagai panduan perdagangan pangan.
“Harga eceran tertinggi itu tujuannya menjaga petani untung, konsumen juga tersenyum. Dua-duanya harus seimbang,” kata tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian tersebut.
Selain melalui SPHP beras, pemerintah juga memperluas intervensi harga pangan lewat program Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang Januari hingga 17 Oktober 2025, pelaksanaan GPM tercatat mencapai 10.212 kali di 37 provinsi dan 375 kabupaten/kota.
Program ini menjadi instrumen utama stabilisasi harga pangan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta asosiasi petani dan pelaku usaha pangan. GPM juga dirancang untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.
Pada 2024, pelaksanaan GPM mencapai 9.547 kali. Angka itu meningkat signifikan pada 2025 dengan tambahan 665 kegiatan hingga pertengahan Oktober. Jika dibandingkan dengan 2022 yang hanya terlaksana 442 kali dan 2023 sebanyak 1.626 kali, maka lonjakan pelaksanaan GPM menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi pangan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan sepanjang tahun berjalan 2025 berada di 3,32 persen. Angka ini masih dalam kisaran target inflasi volatile food antara 3–5 persen sebagaimana ditetapkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian pada 31 Januari 2025.
Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi tahun berjalan pada 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 5,61 persen dan 6,73 persen. Sedangkan pada 2024, inflasi pangan tercatat hanya 0,12 persen.
Strategi Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi Pangan
Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan:
-
Operasi Pasar Terus-Menerus
Operasi pasar dilakukan secara rutin hingga Februari 2026 untuk menstabilkan harga beras. Hal ini dilakukan sebagai bentuk intervensi langsung terhadap pasokan dan permintaan pasar. -
Program SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) masih memiliki alokasi lebih dari satu juta ton hingga akhir tahun. Beras yang dikeluarkan melalui SPHP dijual di bawah HET beras medium untuk menjaga keterjangkauan. -
Kolaborasi dengan Pelaku Usaha
Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BUMN, BUMD, asosiasi petani, dan pelaku usaha pangan dalam menjalankan program GPM. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi bahan pokok merata dan terjangkau. -
Penetapan Harga Acuan
Pemerintah menetapkan HAP di tingkat produsen dan HAP di tingkat konsumen sebagai panduan perdagangan pangan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara petani dan konsumen. -
Gerakan Pangan Murah (GPM)
GPM menjadi salah satu instrumen utama dalam stabilisasi harga pangan. Pelaksanaan GPM terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi pangan.
