Eskalasi Konflik di Timur Tengah dan Peran China di Selat Hormuz
Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas, terutama antara Iran dan Amerika Serikat. Kini, Selat Hormuz menjadi pusat kekhawatiran global karena perannya sebagai jalur laut strategis yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan energi dunia, terutama minyak dan gas. Isu penutupan atau gangguan lalu lintas di selat ini memicu respons internasional, dengan sejumlah negara mendesak agar jalur tersebut tetap terbuka demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan energi global.
China, sebagai salah satu negara besar di dunia, juga turut merasakan dampak dari situasi ini. Dinamika terbaru menunjukkan bahwa China dilaporkan ikut mendesak Iran agar memastikan kelancaran pelayaran di kawasan tersebut. Berikut analisis pengamat Timur Tengah terkait fenomena tersebut:
Aspek Diplomatis dan Militer
Menurut Dina Yulianti Sulaeman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, narasi bahwa Iran sepenuhnya menutup Selat Hormuz tidak sepenuhnya akurat. Ia menilai bahwa Iran lebih menekankan aspek keamanan nasional di tengah tekanan militer dan politik dari Washington. Dengan realitas yang ada, Amerika Serikat juga berkontribusi pada eskalasi karena melakukan agresi terhadap Iran. Dalam posisi ini, Iran merasa memiliki alasan untuk menjaga keamanannya.
Sikap China yang aktif secara diplomatik namun minim keterlibatan langsung menunjukkan strategi kehati-hatian. Beijing lebih memilih mengamati dinamika global sambil menghitung dampak ekonomi, terutama di tengah tekanan kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump terhadap China. Kebijakan Trump yang menekan China tidak serta-merta membuat Beijing bereaksi keras. China tetap fokus pada kepentingannya sendiri.
Pandangan serupa disampaikan oleh Septyanto Galan Prakoso, dosen Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Sebelas Maret. Ia menilai langkah China menghubungi otoritas Iran merupakan refleksi kepentingan nasional yang rasional, bukan keberpihakan geopolitik. China menghubungi Menteri Luar Negeri Iran untuk memastikan kapal-kapalnya bisa melintas di Hormuz. Ini langkah diplomatik yang realistis dan memberi contoh bahwa dialog lebih efektif dibandingkan berpihak secara terbuka pada salah satu kubu.
Selat Hormuz sebagai Medan Baru Rivalitas Amerika Serikat-China
Pernyataan Menteri Pertahanan China Dong Jun pada April 2026 menandai perubahan penting dalam diplomasi Beijing. Jika sebelumnya China cenderung menahan diri, kini pesan yang disampaikan lebih tegas dan bernuansa deterensi, terutama terkait situasi di Selat Hormuz. Menurut Nadia Helmy, associate professor dari Universitas Beni Suef, pernyataan tersebut bukan sekadar sikap politik, melainkan bentuk deterensi nyata terhadap pihak-pihak yang menghambat kebebasan navigasi.
Sikap itu muncul di tengah kebijakan blokade laut yang diterapkan Amerika Serikat. China secara eksplisit menegaskan bahwa kapal-kapalnya akan tetap melintas di Selat Hormuz dan menolak segala bentuk “pengawasan eksternal” terhadap hubungan maritimnya. Sikap itu juga dibaca sebagai pengakuan implisit Beijing atas kedaulatan Iran di kawasan tersebut.
Blokade AS dan Respons China
Helmy menggambarkan relasi antara jaminan China kepada Iran dan strategi blokade laut AS sebagai dinamika yang kian kompleks dan berisiko meningkat. Menurutnya, langkah Beijing tidak serta-merta memaksa Washington mundur, bahkan berpotensi memicu eskalasi baru. Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut mempertimbangkan pengetatan blokade laut terhadap Iran dan Selat Hormuz, sembari memperingatkan China agar tidak memberi dukungan militer kepada Teheran.
Washington melihat tekanan terhadap Iran sebagai bagian dari konfrontasi yang lebih luas dengan Beijing. Ia mengingatkan, setiap bentuk aksi balasan berupa blokade antara AS dan China berpotensi menjadi pemicu konflik terbuka antar-kekuatan besar.
Ketergantungan Energi China
Sikap keras China, menurut Helmy, tidak terlepas dari ketergantungannya yang tinggi terhadap energi Iran. Beijing menyerap lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran, sekitar 1,38 juta barel per hari. China adalah negara yang paling bergantung pada Selat Hormuz untuk kebutuhan energinya. Sekitar 40 persen impor minyak China dan 30 persen kebutuhan LNG-nya juga melintasi jalur tersebut.
Kondisi tersebut membuat Beijing menolak keras segala skenario penutupan Selat Hormuz. China juga tercatat menggunakan hak veto terhadap resolusi internasional yang dinilai hanya menyalahkan Iran tanpa menyentuh akar konflik.
Menuju Konfrontasi yang Lebih Luas
Helmy menilai langkah China di Selat Hormuz sebagai awal konfrontasi tidak langsung dengan AS, yang melampaui isu ekonomi dan energi. Ini adalah tantangan terbuka China terhadap blokade Amerika terhadap Teheran. Di saat yang sama, Beijing memanfaatkan fokus Washington di kawasan Teluk untuk memperluas pengaruhnya di wilayah lain, termasuk Laut China Selatan dan Taiwan.
Meski demikian, China tetap memainkan peran diplomatik, termasuk sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan antara Teheran dan Washington.
Sinyal Kesiapan Beijing
Dalam analisisnya, Helmy menyebut krisis Selat Hormuz kini memasuki fase “internasionalisasi paksa”. China tidak akan puas hanya dengan tekanan ekonomi jika pasokan energinya terancam. Sebagai langkah antisipasi, Beijing meningkatkan cadangan minyak strategis hingga sekitar 1,2 miliar barel, cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama lebih dari 100 hari.
China juga menegaskan kehadiran militernya di kawasan sebagai langkah rutin pengamanan rantai pasok energi. Helmy menyimpulkan, jaminan China kepada Iran justru memperumit situasi dan mendorong AS meningkatkan tekanan, termasuk melalui blokade laut. Kondisi ini meningkatkan risiko konfrontasi langsung antar-kekuatan besar di Selat Hormuz.