Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua dibandingkan dengan Pulau Jawa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Dadan menyampaikan bahwa anggaran MBG di Papua tiga kali lipat dari anggaran yang dialokasikan untuk Pulau Jawa. Dengan total penerima manfaat sekitar 750 ribu orang, dana yang akan turun ke Papua mencapai Rp 25 triliun. Angka ini menyesuaikan indeks kemahalan yang ada di Papua, sehingga alokasi anggaran lebih besar diperlukan untuk memastikan kualitas dan akses makanan bergizi bagi masyarakat setempat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sementara itu, di Pulau Jawa, alokasi anggaran untuk 750 ribu penerima manfaat hanya sebesar Rp 7,5 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan gizi yang merata dan sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Target Pengembangan SPPG di Papua
Dadan juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki target untuk membentuk total 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Papua. Saat ini, terdapat 179 SPPG yang sudah terbentuk, dengan rincian sebagai berikut:
- 65 SPPG di Provinsi Papua
- 42 SPPG di Papua Barat
- 8 SPPG di Papua Selatan
- 30 SPPG di Papua Tengah
- 5 SPPG di Papua Pegunungan
- 28 SPPG di Papua Barat Daya
Dadan menyampaikan harapan bahwa hingga bulan Maret 2026, semua 2.500 SPPG akan selesai dibangun. Ia menegaskan bahwa rencana ini sangat bagus, namun Presiden Prabowo Subianto meminta agar target tersebut dapat dicapai lebih cepat, yaitu pada 17 Agustus 2025.
Peran Investor dalam Pembangunan SPPG
Dadan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 275 investor yang tertarik membangun SPPG di Papua dan telah mendaftar ke pemerintah daerah. Ia memperkirakan bahwa jumlah investor akan meningkat menjadi 300 orang dalam waktu dekat.
Program SPPG ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Dengan adanya SPPG, masyarakat Papua dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap makanan bernutrisi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Tantangan dalam Pembangunan SPPG
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa kondisi geografis dan infrastruktur di Papua membuat pembangunan SPPG lebih rumit dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mempercepat proses pembangunan SPPG agar bisa beroperasi sebelum tanggal 17 Agustus 2025.
“Insya Allah, Pak, bulan Maret atau semuanya sudah selesai Pak (2.500 SPPG),” ujar Dadan, yang kemudian mendapat respons dari Presiden Prabowo bahwa target tersebut perlu dipercepat.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis di Papua merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang lebih besar dan komitmen kuat dari pihak terkait, diharapkan SPPG dapat berkontribusi signifikan dalam memerangi stunting dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua.
