JAKARTA, aiotrade
Pemerintah sedang menyiapkan strategi baru untuk memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun pada 2026 dapat terserap secara optimal. Strategi ini mencakup beberapa aspek penting seperti perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan lintas kementerian, serta melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pengawasan program MBG kini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang memiliki jaringan hingga ke tingkat desa. Hal ini disampaikannya dalam "Laporan Khusus Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Pulihkan Ekonomi Segera" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (20/10/2025).
“Sekarang semua dikerjakan oleh BGN (Badan Gizi Nasional), termasuk pengawasan. Tapi nantinya dibagi. BGN bertanggung jawab pada penyelenggaraan, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Kemenkes karena punya akses sampai ke desa dengan puskesmas,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Selain itu, pemerintah akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pengawasan berjalan melekat di tingkat daerah. Kemendagri bisa langsung menghubungi gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa. Jadi jika ada masalah di satu kecamatan, bisa langsung ditangani.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai keberhasilan penyerapan anggaran MBG akan sangat bergantung pada keterlibatan daerah. Ia mengatakan program MBG seharusnya benar-benar mendorong ekonomi lokal.
“Kalau MBG dianggap bisa mendorong perekonomian daerah, wujudkan itu. Pelaksananya jangan dapur besar dengan infrastruktur miliaran rupiah, tapi komunitas di level sekolah. Libatkan orang tua, sekolah, dan komunitas karena mereka paling tahu kebutuhan anak-anak,” terang Media.
Ia juga mengingatkan, anggaran MBG yang besar harus berputar di bawah agar menumbuhkan ekonomi daerah dan tidak menimbulkan kesenjangan. “Rp335 triliun ini sebagian besar dialihkan dari anggaran pendidikan. Jadi jangan sampai ketika kita dorong MBG, esensi dasar pendidikan malah berkurang,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan, serapan anggaran MBG tahun ini yang tampak rendah bukan karena kegagalan, tetapi karena efisiensi dan pelibatan UMKM. “Awalnya dapur MBG akan dibangun semua oleh pemerintah. Tapi kami menyarankan agar melibatkan pengusaha lokal dan UMKM. Sekarang banyak dapur dibangun oleh mereka. Jadi dana dikembalikan karena efisiensi, bukan karena tidak terserap,” jelas Rosan.
Dia menambahkan, keterlibatan pelaku usaha di daerah membuat manfaat MBG lebih luas, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. “Tujuan utama MBG adalah pemberdayaan daerah—menghidupkan dunia usaha, petani, peternak, dan ibu rumah tangga. Harapannya ekonomi lokal tumbuh dan anak-anak mendapat gizi cukup,” tuturnya.
Rosan menyampaikan bahwa pemerintah optimistis, dengan pembenahan tata kelola dan sinergi lintas sektor, program MBG tahun depan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
