Kenaikan Anggaran Program Bedah Rumah untuk Masyarakat Miskin
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan anggaran program bedah rumah tak layak huni sekitar delapan kali lipat dibandingkan tahun ini. Program tersebut yang dikenal dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada tahun ini hanya dialokasikan untuk 45 ribu unit rumah, namun akan dinaikkan menjadi 400 ribu unit pada tahun depan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Program BSPS ini ditujukan khusus untuk masyarakat kategori miskin. Ara, sapaan akrab Maruarar, menjelaskan bahwa dari total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sebesar Rp 10,89 triliun, sekitar Rp 8,1 triliun atau 80 persen diantaranya telah dialokasikan oleh Presiden Prabowo Subianto khusus untuk perbaikan rumah tak layak huni rakyat miskin.
"Program BSPS itu tahun depan naiknya sekitar delapan kali lipat dari tahun ini, luar biasa kenaikannya," ujar Ara saat meninjau progres Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi Yogyakarta di Bantul, Yogya, pada Jumat malam 7 November 2025.
Dengan kenaikan drastis alokasi bedah rumah itu, Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak membicarakan efisiensi anggaran seperti yang selama ini sering disuarakan. "Kebijakan (menambah anggaran bedah rumah) ini politik anggaran yang berpihak. Untuk rakyat miskin, Presiden tidak bicara efisiensi," kata Ara.
Ara juga memaparkan bahwa saat ini terdapat sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah. Selain itu, 26,9 juta lainnya menempati rumah tidak layak huni. Pemerintahan Presiden Prabowo, menurut Ara, ingin membangun lebih banyak rumah subsidi dan memperbaiki rumah yang tak layak huni tersebut.
"Anggaran rumah subsidi juga sudah dinaikkan luar biasa oleh Presiden, jika biasanya hanya bangun 200-220 ribu unit per tahun, tapi sekarang naik jadi 350 ribu unit per tahun," katanya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat miskin. Namun peningkatan tersebut juga diyakini ikut menggerakkan ekonomi rakyat karena membangun satu unit rumah subsidi saja bisa melibatkan empat sampai lima pekerja.
Pengembangan Rumah Subsidi dan Usulan Perluasan
Ihwal usulan perluasan rumah subsidi yang sempat dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Maruarar menyatakan masih mengkajinya. Purbaya sempat mengusulkan agar luas hunian rumah subsidi direvisi dari yang saat ini ditetapkan 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen.
Ara berencana membahasnya bersama Purbaya soal usulan perluasan rumah subsidi itu. "Nanti kami akan lihat anggarannya. Dukungan kementerian seperti apa," kata dia. Menurut dia, usulan itu bisa saja direalisasikan segera ketika anggarannya juga disetujui. Sebab perluasan itu konsekuensinya membuat pembiayaannya turut meningkat.
Program untuk Aparatur Sipil Negara
Ara menuturkan, selain menggenjot rumah subsidi dan program bedah rumah untuk rakyat miskin, kementeriannya juga tengah menggencarkan program yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN. "Seperti Rusun ASN Kejati DI Yogyakarta ini, sudah dibangun dengan baik dan berkualitas dan bisa menjadi contoh yang bagus," ujar Ara.
