Proyek Peningkatan Jalan Majingklak–Tunjungmuli Direspons Positif Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi terkait proyek konstruksi ruas Jalan Majingklak–Tunjungmuli di Kecamatan Karangmoncol. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Rabu, 22 Oktober 2025, untuk memastikan kesepahaman antara pihak terkait dan masyarakat sekitar.
Proyek peningkatan jalan ini dibiayai melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp16 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Camat Karangmoncol, Wahyudi Pamungkas, menyampaikan apresiasi atas peran seluruh pihak dalam pelaksanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa perbaikan dan pelebaran jalan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk memperlancar transportasi, mempermudah distribusi hasil pertanian, dan mendorong kegiatan ekonomi warga.
“Masyarakat sangat menyambut baik proyek ini karena sudah lama ditunggu. Jalan-jalan di Karangmoncol, khususnya jalan kabupaten, sebagian memang mengalami kerusakan yang cukup mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.
Wahyudi juga menjelaskan bahwa pada tahap awal usulan, pembangunan jalan dilengkapi saluran drainase untuk mengatasi kerusakan akibat air hujan. Namun, pelebaran jalan ternyata melebihi ekspektasi dari usulan awal. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak agar proyek berjalan lancar tanpa mengganggu fasilitas lain, termasuk jaringan Pamsimas.
“Sosialisasi ini juga menjadi ajang untuk berkoordinasi dengan desa yang menjadi lokasi pembangunan agar fasilitas dan akses pelayanan masyarakat lainnya tetap berfungsi, atau setidaknya jika terhambat tidak terlalu lama,” tegasnya.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purbalingga, Drajat Uji Wakhyono, menambahkan bahwa proyek semula dianggarkan melalui APBD senilai Rp5,5 miliar, namun kemudian dialihkan pelaksanaannya ke pemerintah pusat melalui program IJD.
“Berkat dukungan Pak Rofik Hananto dari Komisi V DPR RI, proyek ini kini bernilai Rp16 miliar dan dilaksanakan oleh P2JN Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya. Dengan begitu, anggaran daerah sebesar Rp5,5 miliar bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain. Proyek yang berada di ruas Tunjungmuli–Majingklak juga memberikan manfaat bagi warga Karangsari, Pepedan, dan Pekiringan.
Adi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa pekerjaan konstruksi meliputi:
- Pengaspalan AC-WC setebal 4 cm dan AC-BC setebal 6 cm sepanjang 4,646 kilometer dengan lebar 4,5 meter
- Pelebaran jalan
- Betonisasi bahu jalan
- Pembangunan saluran air U precast
- Gorong-gorong
Manfaat Proyek bagi Masyarakat
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas transportasi di wilayah Karangmoncol. Dengan peningkatan jalan yang lebih lebar dan stabil, mobilitas masyarakat akan lebih lancar. Selain itu, akses ke pasar dan tempat-tempat produksi pertanian akan lebih mudah, sehingga mempercepat distribusi hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani.
Selain itu, penggunaan saluran drainase dan gorong-gorong akan membantu mengurangi risiko banjir dan kerusakan jalan akibat air hujan. Hal ini akan memperpanjang umur pakai jalan serta mengurangi biaya pemeliharaan di masa mendatang.
Persiapan dan Koordinasi
Sebelum pelaksanaan proyek dimulai, pihak terkait telah melakukan berbagai persiapan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan desa-desa yang menjadi lokasi pembangunan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami tujuan proyek dan siap menghadapi perubahan sementara selama proses konstruksi berlangsung.
Selain itu, pihak pelaksana juga memastikan bahwa fasilitas umum seperti jaringan air bersih dan listrik tetap berfungsi selama proyek berlangsung. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
