Nasib 11 Anggota DPRP Papua yang Belum Diketahui Kapan Dilantik
Sebanyak 11 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan masih menunggu kejelasan tentang kapan mereka akan dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua. Sampai saat ini, belum ada informasi resmi mengenai rencana pelantikan tersebut.
Menanggapi hal ini, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H selaku Gubernur definitif Provinsi Papua menyampaikan bahwa dirinya telah memanggil beberapa dari anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan situasi keuangan Provinsi Papua saat ini.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Jika saya meminta secepatnya dilantik, nanti siapa yang akan membayar gaji mereka. Karena saat mereka dilantik, maka gaji mereka juga harus berjalan," ujar Gubernur ketika ditemui usai menghadiri Rapat Pleno MRP, Senin 20 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Matius Fakhiri menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa apa yang diterima oleh DPRP dari partai politik, maka mereka yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan juga harus mendapat hak yang sama.
"Uang itu berasal dari Pemerintah Provinsi Papua, dan untuk membayar pegawai saja sudah sangat sulit. Jujur saja, saya merasa terbebani dengan belanja pegawai," jelasnya.
Gubernur menekankan bahwa segala sesuatu harus dipertimbangkan secara matang. "Kita melantik orang tapi gajinya ditunda, itu tidak baik," tambahnya.
Meskipun demikian, Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa dirinya tetap menjaga komunikasi dengan 11 anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan tersebut. Ia berkomitmen untuk terus berkoordinasi agar bisa menentukan waktu pelantikan yang tepat.
"Tentu saya akan terus membangun komunikasi dengan mereka," ujarnya.
Tantangan Keuangan yang Menghambat Pelantikan
Situasi keuangan Provinsi Papua yang tidak stabil menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses pelantikan 11 anggota DPRP tersebut. Dana yang tersedia saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk pembayaran gaji pegawai. Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan untuk menambah beban keuangan dengan menambah anggota DPRP baru.
Langkah yang Diambil Oleh Pemerintah Daerah
Gubernur Matius D. Fakhiri mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menunda pelantikan hingga situasi keuangan lebih stabil. Namun, langkah ini tentu saja tidak mudah karena memiliki dampak pada kewajiban pemerintah dalam menjalankan fungsi legislatif.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa semua keputusan yang diambil benar-benar diambil dengan pertimbangan matang. Tidak hanya menghitung anggaran, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas dan kelayakan.
Harapan Masyarakat dan Pihak Terkait
Masyarakat Papua dan berbagai pihak terkait berharap agar pelantikan 11 anggota DPRP dapat segera dilakukan. Mereka berharap bahwa keberadaan anggota DPRP ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan daerah, terutama dalam hal kebijakan dan program pembangunan.
Namun, harapan tersebut harus disertai dengan kepastian finansial yang cukup untuk membiayai operasional anggota DPRP. Tanpa dukungan dana yang memadai, pelantikan akan menjadi tanda tanya besar.
Kesimpulan
Nasib 11 anggota DPRP Papua yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Meskipun ada keinginan untuk segera melantik mereka, situasi keuangan yang tidak stabil menjadi hambatan utama. Gubernur Matius D. Fakhiri berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dengan para anggota DPRP dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan ini.
