Perbaikan Sistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, menyambut baik keputusan pemerintah untuk memperbaiki program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penutupan sementara Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) yang bermasalah akibat kasus keracunan dalam program MBG ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih kuat dan akuntabel. Ia menilai bahwa penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. “Perbaikan harus dilakukan di hulu,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Edy juga mengapresiasi kebijakan mewajibkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada SPPG. Menurut dia, SLHS sebagai standar mutlak untuk mencegah kasus keamanan pangan. “Tanpa standar dasar ini, risiko keracunan akan selalu menghantui penerima manfaat MBG,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia tersebut.
Meski demikian, Edy menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada izin semata. Proses pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi harus berada dalam pengawasan ketat. Artinya, seluruh proses sampai makanan itu diterima oleh penerima manfaat MBG harus diawasi.
Edy mengatakan pengawasan ini bisa tercapai jika Kementerian Kesehatan melalui puskesmas dan dinas kesehatan bekerja beriringan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Puskesmas dan dinas kesehatan memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah. “Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri, BGN lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” kata Edy.
Di samping itu, Edy mengatakan pemerintah perlu menerbitkan payung hukum agar kerja lintas lembaga berjalan efektif. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan Presiden atau Instruksi Presiden sebagai dasar koordinasi dan pengawasan terpadu. “BGN tidak bisa berjalan sendirian. Presiden harus memastikan bahwa Kemenkes dan BPOM masuk ke sistem sejak awal. Dengan begitu, standar mutu tidak hanya ditulis di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan di lapangan,” ucapnya.
Langkah Evaluasi dan Koordinasi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menutup sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang diduga menyebabkan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). “SPPG yang bermasalah akan kami tutup sementara,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan.
Zulhas, begitu ia disapa, mengatakan langkah penutupan dapur MBG bermasalah merupakan bagian dari evaluasi kasus keracunan makanan pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Keputusan menutup dapur, kata Zulhas, disepakati dalam koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Ia menegaskan rapat koordinasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah cepat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan MBG
Dalam konteks yang lebih luas, program MBG menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari pengelolaan logistik hingga pengawasan kualitas makanan, semua aspek harus diperhatikan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi dan lembaga terkait. Dengan adanya regulasi yang jelas dan koordinasi yang baik, diharapkan MBG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ini. Dengan melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat, keberhasilan MBG bisa lebih mudah dicapai. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi tentang gizi serta keamanan pangan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya program ini.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi yang solid, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi contoh sukses dalam pemberdayaan masyarakat melalui pangan yang sehat dan aman.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!