Angka Kemiskinan di Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara saat ini mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 7,24 persen, yang setara dengan 1.280.000 jiwa dari total penduduk sebanyak 15.785.000 jiwa. Angka ini menempatkan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan keempat terbesar di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari 33 kabupaten dan kota yang ada, Kota Medan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu sebesar 7,25 persen atau sekitar 171.600 jiwa.
Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Ika Hardina Lubis, menyatakan bahwa angka kemiskinan ini lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut yang dirilis pada September 2025. Setiap tahun, BPS merilis data kemiskinan dua kali, yaitu pada bulan Maret dan September.
“Kita berada di peringkat 17 terendah, tidak masuk sepuluh besar secara nasional. Semoga dalam rilis Maret nanti, terjadi penurunan yang lebih signifikan,” ujar Ika dalam sebuah konferensi pers di lobby kantor gubernur pada Kamis, 26 Februari 2026.
Ia menegaskan bahwa data statistik kemiskinan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, data ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program masyarakat produktif atau Mapro oleh Dinas Sosial.
Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengubah persepsi mereka serta meningkatkan pendapatan, baik secara individu maupun kelompok. Selama tahun 2025, sebanyak 1.360 jiwa menerima bantuan usaha produktif yang ditujukan untuk masyarakat Desil 1, 2, 3, dan 4. Jenis bantuan yang diberikan meliputi peralatan membuat kue, pangkas rambut, serta menjahit.
“Program kedua adalah kelompok usaha bersama atau Kube. Sasaran dan bantuan yang diberikan sama. Penerima bantuan diajukan oleh kabupaten dan kota dengan syarat terdaftar dalam DTSEN,” kata Sekretaris Dinas Sosial Fachrizal Nasution.
Tahun ini, lanjut dia, kedua program tersebut akan terus dilanjutkan. Rencananya, bantuan yang diberikan akan bertambah, seperti alat pertanian, pertukangan bangunan, doorsmeer, perbengkelan sepeda motor, dan salon.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam menangani kemiskinan ekstrem. Ia menyebut bahwa kemiskinan harus turun sebesar 0,86 persen per tahun agar target penurunan kemiskinan sebesar 5 persen pada 2029 tercapai.
“Jumlah penduduk miskin tercatat pada 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Sementara penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,38 juta orang,” ujarnya.
Pemerintah menanggulangi kemiskinan dengan cara mengurangi beban dasar masyarakat lewat jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga fokus meningkatkan pendapatan dengan memperluas akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, serta menciptakan peluang usaha.
Strategi selanjutnya adalah penurunan kantong kemiskinan dengan perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan. “Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar