Strategi Jakpro dalam Menghadapi Keterbatasan Anggaran Daerah
Di tengah tekanan anggaran daerah akibat pemangkasan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memutuskan untuk mengubah strategi agar proyek pembangunan kota tetap berjalan. Alih-alih hanya bergantung pada alokasi dana pemerintah, perusahaan daerah ini kini fokus pada pengembangan kolaborasi dengan investor swasta, termasuk dari luar negeri, melalui skema business-to-business (B2B).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menjelaskan bahwa tekanan APBD memaksa perusahaan untuk mencari inovasi dan improvisasi agar tidak terlalu bergantung pada dana pemerintah. "Kami sebagai badan usaha tentunya harus berpikir bagaimana inovasi atau improvisasi yang bisa kami lakukan untuk kemudian tidak bergantung dengan APBD," ujarnya dalam Balkoters Talk yang digelar di Balai Kota Jakarta.
Strategi ini diwujudkan dengan memperluas komunikasi kepada pemodal asing dan korporasi besar agar mereka mau ikut membiayai proyek kota. "Sampai kami Jakpro pun akhirnya harus membuka komunikasi dengan investor global, bagaimana mereka bisa kita tarik masuk ke Jakarta, kita melakukan satu skema kerja sama B2B," ucapnya.
Iwan menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya tentang mencari dana, tetapi juga soal profesionalisme institusi. Untuk itu, Jakpro tengah mempersiapkan kebijakan, strategi, dan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bermitra dengan investor secara terbuka dan terpercaya. "Kebijakannya atau strateginya dan juga sumber daya manusia yang ada di Jakpro agar investor bisa lebih nyaman melihat kami sebagai BUMD ini benar-benar profesional," jelasnya.
Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Bangunan
Iwan menegaskan bahwa visi Jakpro bukan hanya mendirikan fasilitas publik, tetapi juga membangun komunitas, budaya kota, dan mindset warga Jakarta. Infrastruktur tanpa pendukung sosial dianggap kosong makna. "Setiap proyek yang kami bangun tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga transformasi sosial," katanya.
"Jakpro membangun people-nya, mereka bisa berubah, menghadirkan satu kultur yang baru yang lebih positif bagi perkembangan kota Jakarta," tambahnya. Di sejumlah proyek seperti Taman Ismail Marzuki (TIM), JIS, dan JIV, pendekatan komunitas diaplikasikan agar fasilitas tak sekadar tempat aktivitas, tetapi ruang hidup bersama.
Belakangan, Jakpro juga memperkuat komitmen lingkungan melalui inisiatif JakGreen, yang tak hanya berbicara soal sertifikasi ramah lingkungan, tapi juga kampanye dan kolaborasi lintas BUMD.
Dukungan Regulasi dari DPRD DKI
Untuk mendorong strategi baru ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mendukung dari sisi regulasi. Anggota Komisi D Pantas Nainggolan menyebut bahwa peran dewan penting dalam mempercepat transformasi kota global, termasuk melalui Raperda Jaringan Utilitas dan landasan hukum lain.
“Jakpro sebagai BUMD strategis, pembangunan kota global tidak cukup mengandalkan pemerintah dan BUMD, tapi perlu keterlibatan swasta,” ujarnya.
Dengan sinergi investasi global, profesionalisme internal, dan dukungan regulasi, Jakpro berharap bisa mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai kota berdaya saing global, bukan hanya dari tampilan fisik, tapi juga dari kualitas hidup warganya.
