JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, buka suara menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 6 persen.
Shinta menyampaikan realitas di lapangan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Terutama, terkait kepastian regulasi, ketenagakerjaan, dan kualitas investasi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menilai iklim usaha memang menunjukkan perbaikan, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
"Kita harus jujur, masih banyak PR. Ada perbaikan, iya. Tapi, dari sisi kepastian regulasi, hukum, dan konsistensi kebijakan, masih banyak yang perlu dibenahi,” kata Shinta dalam program 'Economic Outlook 2026: Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru' di Kompas TV, Selasa (16/12/2025).
Dalam situasi tersebut, dunia usaha tetap menjaga optimisme namun dengan kehati-hatian. Shinta menyebut sikap itu sebagai cautious optimism.
“Masih banyak ketidakpastian, sehingga kami tidak bisa mengatakan semuanya pasti akan baik-baik saja," ujarnya.
Dari sisi proyeksi, Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5 persen, yakni di kisaran 5 hingga 5,4 persen. Angka tersebut dinilai lebih mencerminkan kondisi riil saat ini.
Shinta menuturkan target pertumbuhan sebesar 6 persen memang bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi, sangat membutuhkan upaya ekstra.
“Untuk menembus 6 persen, nothing is impossible, tapi itu seperti maraton yang sangat berat. Tidak mudah,” ujar Shinta.
Ia mengakui, pada kuartal IV tahun ini terlihat adanya perbaikan, terutama didorong momentum Natal dan Tahun Baru. Kuartal I tahun depan juga biasanya terbantu oleh konsumsi saat Lebaran.
Namun, Shinta menyebut dorongan musiman tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan struktural.
Upaya pemerintah melalui stimulus, insentif, hingga pembentukan satuan tugas debottlenecking diapresiasi dunia usaha. Meski demikian, hasilnya masih menunggu pembuktian.
“Upaya pemerintah, baik stimulus, insentif, maupun satgas debottlenecking, hasilnya masih yet to be seen,” ucap Shinta.
Menurut dia, dunia usaha sudah bertahun-tahun menyampaikan berbagai keluhan. Tapi, belum benar-benar ditindaklanjuti sampai tuntas.
Selain kepastian regulasi, persoalan ketenagakerjaan juga masih menjadi tantangan besar. Regulasi ketenagakerjaan sebagai salah satu pekerjaan rumah yang belum selesai, termasuk soal penetapan upah minimum yang hingga kini belum final.
Di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan tidak semata terletak pada jumlah lapangan kerja, melainkan pada kualitasnya. Shinta mencatat, sekitar 59 hingga 60 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal.
Ia menambahkan, meski angka pengangguran terbuka menurun, dominasi sektor informal menunjukkan banyak pekerjaan belum masuk kategori layak. Kondisi tersebut diperparah oleh menurunnya daya serap tenaga kerja dari investasi.
Shinta menjelaskan, sebelumnya investasi senilai Rp 1 triliun dapat menyerap hampir 4.000 tenaga kerja. Kini, jumlah tersebut turun drastis.
"Sekarang hanya sekitar 1.200,” ujarnya.
Menurut Shinta, hal itu menunjukkan investasi semakin padat modal dan membutuhkan keterampilan tinggi. Sementara sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada pada kategori low-skill. Tantangan paling serius terlihat pada kelompok usia muda.
“Pengangguran terbesar ada di Gen Z, hampir 67 persen. Ini harus jadi perhatian serius,” tuturnya.
Program magang yang dijalankan pemerintah dinilai sebagai langkah positif untuk menjembatani kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja. Namun, ia menegaskan, kebijakan tersebut belum cukup.
