Evaluasi Raperda Perubahan APBD 2025 oleh Kemendagri Selesai
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, menyatakan bahwa proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai. Evaluasi ini telah ditetapkan pada Rabu (22/10/2025) lalu, dan saat ini DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap melanjutkan pembahasan lanjutan.
“Saat ini sudah selesai evaluasi oleh Kemendagri tentang APBD Perubahan Tahun 2025 dan sudah ditetapkan tanggal 22 Oktober lalu. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibahas kembali bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi,” ujar Aristan kepada aiotrade, saat dihubungi, Sabtu (8/11/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Hasil evaluasi Kemendagri mencakup sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan APBD Perubahan 2025. Di antaranya proyeksi inflasi sebesar 2,5–3,0 persen, pertumbuhan ekonomi 8,26–12,9 persen, tingkat kemiskinan 10,50–10,90 persen, pengangguran terbuka 2,25–3,0 persen, serta indeks gini ratio 0,298–0,302.
Fokus utama pembangunan tahun ini adalah mendukung pelayanan publik dan pencapaian program Asta Cita guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. DPRD menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti optimalisasi pajak, peningkatan PAD, serta pemanfaatan potensi sektor ekonomi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.
Selain penguatan pendapatan, pemerintah daerah juga akan fokus membenahi infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pelayanan umum untuk memperkuat konektivitas dan menarik investasi ke wilayah Sulteng.
“Pemerintah provinsi ingin memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan peningkatan layanan publik, agar berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Aristan.
Fokus pada Sektor Prioritas
Pada aspek belanja daerah, penyusunan APBD Perubahan 2025 diarahkan pada sektor-sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. DPRD juga menekankan pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi hasil yang terukur.
“Evaluasi juga menekankan efektivitas pembiayaan daerah. Setiap alokasi anggaran harus bisa menunjukkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi Kemendagri, disebutkan pula bahwa rata-rata tren alokasi anggaran sejak 2023 berada di kisaran 56,94 persen. Karena itu, DPRD menyarankan pemerintah provinsi untuk terus melakukan efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja program.
Kemendagri juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan memperluas program pendidikan vokasi serta pelatihan keterampilan tenaga kerja, khususnya untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di Sulawesi Tengah.
Optimisme Terhadap Target Pembangunan
Menanggapi kebijakan nasional terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Aristan mengakui hal itu berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, ia tetap optimistis target pembangunan dan pelayanan publik di Sulteng dapat berjalan sesuai rencana.
“Kebijakan TKD tentu berpengaruh pada APBD kita, tetapi kami tetap optimis semua bisa dijalankan dengan baik untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan masyarakat Sulawesi Tengah,” tandas Aristan.
Sebelumnya, DPRD Sulteng telah menggelar Rapat Paripurna pada Senin (4/8/2025) lalu untuk membahas Raperda Perubahan APBD 2025 bersama jajaran Pemerintah Provinsi. Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido menyampaikan bahwa total belanja daerah naik sebesar Rp308,21 miliar atau 6,91 persen dibandingkan APBD awal tahun berjalan.
Dengan tuntasnya evaluasi oleh Kemendagri, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulteng kini bersiap melanjutkan pembahasan tahap akhir sebelum pelaksanaan program prioritas di tahun anggaran 2025.
