Penundaan PPh 22 untuk E-Commerce, Langkah yang Diapresiasi oleh Asosiasi
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil keputusan penting dengan menunda penerapan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang e-commerce. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan ruang bagi pelaku usaha digital untuk beradaptasi.
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyambut baik keputusan tersebut. Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menyatakan bahwa pihaknya menghargai kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan. Menurutnya, keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendengarkan masukan dari pelaku usaha dan memastikan kebijakan perpajakan dapat diterapkan secara efektif tanpa memberatkan para pelaku bisnis.
“Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendengar masukan dari pelaku usaha serta memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa menimbulkan beban yang berlebihan,” ujar Budi dalam pernyataannya pada Senin (29/9). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini khususnya memberikan ruang bagi pihak-pihak yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
Budi juga menekankan bahwa kebijakan fiskal dan perpajakan harus dirancang secara saling melengkapi agar bisa mencapai hasil optimal. Misalnya, kebijakan tersebut sebaiknya mampu mendorong konsumsi masyarakat sambil tetap menjaga penerimaan negara. Hal ini perlu dilakukan dengan memperhatikan momentum yang tepat.
Ia berharap pemerintah tetap membuka ruang dialog bersama pelaku usaha sehingga rancangan kebijakan pajak yang dihasilkan dapat lebih proporsional, berkeadilan, dan mampu mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. UMKM digital dinilai sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan penundaan penunjukkan platform e-commerce untuk memungut PPh 22 dari para pedagang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dengan adanya penundaan, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Skema baru pemungutan pajak oleh e-commerce tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, pedagang akan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto yang diterima dalam setahun. Namun, karena penundaan, pelaku usaha memiliki waktu tambahan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.
Langkah penundaan ini juga menjadi bentuk kebijakan yang lebih fleksibel, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi digital. Dengan memperhatikan keseimbangan antara penerimaan pajak dan keberlanjutan usaha, pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi digital.
Dengan adanya penundaan ini, diharapkan pelaku usaha e-commerce dapat lebih siap dalam menghadapi regulasi yang akan diberlakukan. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk asosiasi dan pelaku usaha. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!