Presiden Prabowo Subianto Akan Jadikan Bahasa Portugis Sebagai Mata Pelajaran Prioritas
Presiden Prabowo Subianto pada 23 Oktober 2025 mengumumkan rencana untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai mata pelajaran prioritas dalam sistem pendidikan Indonesia. Pengumuman ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva di Istana Merdeka. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin, khususnya Brasil.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kebijakan ini dinilai oleh Ahli Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia, Kholid Harras, sebagai langkah berani dalam kebijakan linguistik nasional. Ia menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perluasan kerja sama dengan negara-negara Amerika Latin. Namun, ia juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu dievaluasi, apakah langkah ini benar-benar realistis atau hanya sekadar simbol diplomatik.
Landasan Geopolitik dan Ekonomi
Dari sisi geopolitik dan ekonomi, langkah ini memiliki dasar yang kuat. Bahasa Portugis, serta secara implisit bahasa Spanyol, akan membuka akses ke lebih dari 30 negara dengan total sekitar 700 juta penutur di dunia. Salah satu mitra penting adalah Brasil, anggota kelompok ekonomi BRICS, yang dapat menjadi mitra potensial bagi Indonesia dalam sektor energi, pangan, dan infrastruktur.
Penguasaan bahasa Portugis akan mempermudah kolaborasi dagang dan investasi lintas benua. Sementara itu, bahasa Spanyol dapat berfungsi sebagai jembatan strategis menuju Uni Eropa melalui Spanyol dan Portugal. Dalam konteks budaya, kebijakan ini juga memiliki dimensi signifikan. Sastra dan budaya dunia Hispanik dan Lusofon, seperti karya-karya Gabriel Garca Mrquez dan Jos Saramago, dapat memperkaya wawasan multikultural pelajar Indonesia.
Tantangan dalam Implementasi
Meskipun ada peluang besar, Kholid juga mengingatkan realitas lapangan. Indonesia masih kekurangan guru bahasa Portugis maupun Spanyol. Selain itu, masalah pengajaran bahasa asing yang sudah ada, seperti bahasa Inggris, masih menjadi tantangan. Kompetensi siswa dan kualitas pengajar masih tertinggal.
Jika bahasa Portugis ditambahkan, beban tersebut bisa semakin berat, baik bagi siswa maupun sekolah. Hanya sedikit sekolah yang mampu menjalankan program ini secara konsisten. Di Bandung, misalnya, jumlah SMA yang membuka konsentrasi bahasa sangat terbatas. Banyak sekolah masih fokus pada jurusan IPA dan IPS, sementara jurusan bahasa sering kali terpinggirkan.
Minat masyarakat terhadap bahasa Portugis dan Spanyol juga rendah. Banyak orang tua dan siswa tetap menganggap bahasa Inggris sebagai "mata uang global" yang paling bernilai secara ekonomi. Tanpa bukti manfaat jangka pendek, kebijakan ini berpotensi menjadi program elitis yang hanya diminati kalangan urban.
Tantangan Integrasi Kurikulum
Persoalan integrasi kurikulum menjadi tantangan serius. Menambah bahasa baru berarti menambah beban belajar siswa di tengah sistem yang sudah padat. Tanpa reformasi struktural, kebijakan ini bisa memperburuk tingkat stres pelajar dan meningkatkan angka putus sekolah.
Infrastruktur pendukung, seperti buku ajar dan akses internet untuk aplikasi pembelajaran, belum merata. Di wilayah seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur, akses digital masih menjadi kemewahan. Teori akuisisi bahasa kedua (SLA) menunjukkan bahwa penguasaan bahasa tidak hanya bergantung pada paparan linguistik, tetapi juga faktor kognitif, afektif, dan sosial.
Kesimpulan
Kebijakan Presiden Prabowo ini memiliki potensi strategis untuk memperluas horizon global Indonesia dan memperkuat posisi di Selatan Global. Namun, jika tanpa perencanaan matang dan keberpihakan pada pemerataan pendidikan, kebijakan ini berisiko menjadi simbolisme diplomatik semata: gagah di forum internasional, tapi rapuh di ruang kelas.
