Penjelasan Menteri ESDM Terkait Kritik Publik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan respons terhadap berbagai kritik dan sorotan publik yang muncul di media sosial mengenai kinerjanya. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja seorang menteri adalah hak prerogatif Presiden, bukan ditentukan oleh opini masyarakat atau arus perbincangan di media digital.
Bahlil menyampaikan pernyataannya kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/2025), setelah beberapa komentar dan meme yang menyinggung dirinya beredar di berbagai platform digital. Menurutnya, hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki wewenang untuk menilai kinerja dirinya sebagai menteri kabinet.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Fokus pada Target Strategis Nasional
Selain itu, Bahlil menekankan bahwa kementeriannya bekerja sesuai arahan Presiden dan tetap fokus pada pencapaian target strategis negara. Ia menyebutkan beberapa indikator kinerja yang telah menunjukkan capaian positif.
“KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track, bahkan mencapai target APBN. Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik. Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik,” jelasnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses izin usaha pertambangan (IUP) bagi koperasi dan pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 tentang pemerataan pengelolaan kekayaan negara.
“Untuk keadilan dalam rangka implementasi Pasal 33, agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata, IUP-IUP koperasi, IUP-IUP UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang,” ujarnya.
Menghargai Kritik Sebagai Bagian dari Demokrasi
Meskipun Bahlil mengakui bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian dari demokrasi, ia menekankan bahwa kebijakan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan, bukan tekanan opini publik.
“Apapun, kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara, pembantu presiden,” tegasnya.
Komitmen untuk Tetap Berjuang Sesuai Arahan Presiden
Bahlil menutup pernyataannya dengan komitmen untuk tetap menjalankan tugas sesuai arahan Presiden, tanpa kompromi terhadap prinsip dan tanggung jawab negara.
“Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga marwah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan, dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur,” pungkas Bahlil.
