Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Kritik Publik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan respons terhadap berbagai kritik dan sorotan publik yang muncul di media sosial mengenai kinerjanya. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap seorang menteri adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto, bukan ditentukan oleh opini publik atau arus perbincangan di media sosial.
Bahlil menyampaikan pernyataannya kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (24/10/2025), setelah adanya berbagai komentar dan meme yang menyentuh dirinya di berbagai platform digital. Ia menekankan bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki wewenang untuk menilai kinerja seorang menteri.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Fokus pada Target Strategis Nasional
Selain itu, Bahlil menegaskan bahwa kementeriannya bekerja sesuai dengan arahan Presiden dan tetap fokus pada pencapaian target strategis negara. Ia menyebutkan beberapa indikator kinerja yang telah menunjukkan capaian positif.
“KPI pendapatan PNBP kita di 2025 dalam jalur yang baik, bahkan mencapai target APBN. Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik. Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik,” jelasnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses izin usaha pertambangan (IUP) bagi koperasi dan pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 tentang pemerataan pengelolaan kekayaan negara.
“Untuk keadilan dalam rangka implementasi Pasal 33, agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata, IUP-IUP koperasi, IUP-IUP UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang,” ujarnya.
Tanggapan terhadap Kritik Publik
Meskipun Bahlil mengakui bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian dari demokrasi, ia menekankan bahwa kebijakan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan, bukan tekanan opini publik.
“Apapun, kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara, pembantu presiden,” tegasnya.
Komitmen untuk Tetap Menjalankan Tugas
Bahlil menutup pernyataannya dengan komitmen untuk tetap menjalankan tugas sesuai arahan Presiden, tanpa kompromi terhadap prinsip dan tanggung jawab negara.
“Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga marwah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan, dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur,” pungkas Bahlil.
Pernyataan Bahlil Lahadalia menunjukkan tekadnya untuk terus menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai arahan Presiden.
Bahlil menegaskan bahwa kinerja seorang menteri tidak ditentukan oleh opini publik, melainkan oleh Presiden.
