Pendapat Bambang Soesatyo tentang Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
\nBambang Soesatyo, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menilai bahwa pemerintah memiliki dasar moral dan historis untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Menurutnya, pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR Tahun 1998 telah mengakhiri polemik hukum terkait rencana pemberian gelar tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa tidak ada lagi hambatan hukum, politik, maupun administratif bagi negara untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Politikus Partai Golkar ini yakin bahwa Presiden Prabowo tidak akan ragu dalam memberikan penghargaan tersebut.
\n"Seluruh kriteria dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan juga telah dipenuhi oleh Soeharto," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 7 November 2025.
\nMenurut Bamsoet, pemberian gelar pahlawan nasional bukan hanya penghormatan simbolis. Ia berpendapat bahwa gelar tersebut merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap pengabdian dan jasa mantan pemimpin. Dengan demikian, masuknya nama Soeharto dalam daftar usulan pahlawan nasional dapat menjadi langkah untuk meneguhkan rekonsiliasi nasional.
\n"Pemberian gelar ini adalah penegasan bahwa bangsa Indonesia mampu berdamai dengan masa lalunya dan menatap masa depan dengan kebanggaan," tambahnya.
\nCapaian Soeharto dalam Pembangunan
\nBamsoet menyinggung sejumlah capaian kinerja Soeharto selama memimpin pemerintahan. Menurutnya, program pembangunan nasional yang dijalankan Soeharto berhasil membawa jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Ia merujuk data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan Tanah Air turun dari sekitar 60 persen pada 1970-an menjadi sekitar 11 persen pada 1996.
\nDari aspek infrastruktur, ia menganggap Soeharto sebagai pelopor pembangunan yang menopang ekonomi hingga kini. Bamsoet menyinggung pembangunan Jalan Tol Jagorawi yang diresmikan di masa pemerintahan Soeharto pada 1978. Ia berpendapat proyek itu menjadi yang pertama di Indonesia sekaligus inspirasi jaringan tol nasional.
\n"Warisan infrastruktur Pak Harto adalah fondasi yang masih digunakan hingga sekarang. Kita hari ini masih terus menikmati hasil kerja kerasnya," ucap dia.
\nPenolakan dari Masyarakat Sipil
\nNamun, rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ditolak oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Sejumlah kelompok masyarakat sipil berkali-kali berdemonstrasi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut.
\nPara demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggeruduk kantor Kementerian Kebudayaan di Jakarta pada Kamis, 6 November 2025. Mereka menilai pemberian gelar kepada Soeharto akan mencederai status kepahlawanan di Indonesia.
\nPerwakilan Gemas, Axel Primayoga, menyebut Soeharto berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dia mengatakan rekam jejaknya itu membuat Soeharto tidak layak mendapat gelar pahlawan nasional.
\nAxel turut menyinggung rekam jejak kepemimpinan Soeharto sebagai presiden yang represif. Menurut dia, rezim Orde Baru selama kekuasaan Soeharto telah menindas rakyat dan membungkam kritik masyarakat.
\nPenolakan dari Tokoh Lain
\nTak hanya masyarakat sipil, penolakan atas usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto juga disampaikan oleh Franz Magnis-Suseno. Dia merupakan Imam Katolik sekaligus pengajar ilmu filsafat.
\nRomo Magnis mengatakan keterlibatan Soeharto dalam dugaan korupsi di era Orde Baru membuatnya tak layak menjadi pahlawan nasional. "Soeharto melakukan korupsi besar-besaran. Dia memperkaya keluarga, orang lain, orang dekatnya, memperkaya diri sendiri. Itu bukan Pahlawan nasional," kata Romo Magnis dalam diskusi Menolak Gelar Pahlawan Soeharto di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
\nSelain itu, dia mengatakan Soeharto bertanggung jawab dalam peristiwa genosida 1965-1966 yang memakan korban hingga jutaan jiwa. Dia berujar pahlawan nasional idealnya tidak melakukan pelanggaran etika apalagi kejahatan.
\nSultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
