Kondisi APBN 2026 Dinilai Masih Terkendali
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menepis berbagai isu yang menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sedang dalam tekanan berat hingga berpotensi jebol. Menurutnya, kinerja ekonomi dan fiskal nasional hingga kuartal I 2026 justru menunjukkan kondisi yang masih terkendali.
Said mengatakan bahwa kritik dan peringatan dari pengamat maupun akademisi terkait kondisi APBN perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap ekonomi nasional. Namun, ia menilai sejumlah kekhawatiran yang berkembang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas data fiskal pemerintah saat ini.
Pertumbuhan Ekonomi yang Menggembirakan
Salah satu indikator positif adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencapai 5,6% di tengah berbagai tekanan global. Capaian tersebut didorong oleh faktor musiman Ramadan dan Lebaran yang menggerakkan konsumsi rumah tangga, sekaligus menopang sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran.
Selain itu, percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. "Belanja pemerintah yang biasanya baru berjalan cepat di kuartal II, namun kali ini bisa lebih cepat," ujar Said dalam keterangannya.
Kinerja Fiskal yang Stabil
Dari sisi pendapatan negara, hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5% secara year on year (yoy). Penerimaan pajak bahkan mencapai Rp 394,8 triliun atau naik 20,7% yoy. Said menilai kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah masih cukup kuat untuk menopang berbagai program prioritas.
Menurutnya, ada selisih kurang bayar dan lebih bayar, justru dari selisih itu, pemerintah mendapat surplus kurang bayar Rp 13,38 triliun. Dengan demikian pemerintah masih punya tabungan pajak lagi.
Realisasi Belanja Negara
Realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4% yoy, dengan mayoritas berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun. Belanja tersebut difokuskan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Meski demikian, Said mengingatkan masih diperlukan pembenahan tata kelola di sejumlah kementerian dan lembaga teknis.
Percepatan belanja negara itu, lanjut Said, memang membuat defisit APBN melebar menjadi Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun ia menilai angka tersebut masih dalam batas aman karena target defisit APBN 2026 dipatok sebesar 2,68% PDB.
Penjelasan Mengenai Saldo APBN
Said juga meluruskan isu yang menyebut saldo APBN 2026 tinggal Rp 120 triliun. Ia menegaskan, saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp 420 triliun masih utuh. Dari jumlah tersebut, Rp 300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara sehingga pemerintah tetap memiliki SAL penuh sebesar Rp 420 triliun.
Tantangan di Kuartal II 2026
Meski optimistis terhadap kondisi fiskal, Said mengakui tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 akan lebih berat akibat kenaikan harga komoditas, tekanan nilai tukar rupiah, serta hilangnya faktor musiman Lebaran.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan safe mode melalui refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.
"Dengan kebijakan safe mode, dengan serta merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiyai biaya dana (cost of fund) yang mahal," imbuh Said.
Strategi Fiskal Ke Depan
Menurutnya, strategi fiskal ke depan perlu difokuskan untuk memperkuat sektor riil seperti industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan yang menjadi penopang utama perekonomian nasional.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan program quick win yang mampu mendorong investasi, memperluas lapangan kerja formal, serta memperkuat kelas menengah di tengah ketidakpastian global.