Pemerintah Jawa Timur Pastikan Bantuan Sosial Tetap Berjalan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan pada tahun 2026. Meskipun terjadi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,8 triliun dari pemerintah pusat, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Restu Novi Widiani menegaskan bahwa beberapa program bansos seperti PKH Plus, ASPD, KIP Jawara dan Insentif Pilar Sosial tetap akan disalurkan tanpa mengurangi jumlah penerima maupun besaran bantuan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Bansos tetap jalan dan tidak boleh ada perubahan,” ujar Novi dalam pernyataannya pada Jumat (24/10/2025). Ibu Gubernur Khofifah telah memastikan bahwa semua program tersebut akan terus berjalan sesuai rencana.
Rincian Bansos yang Akan Disalurkan
Berikut adalah rincian bansos yang akan tetap disalurkan:
-
PKH Plus
Sebanyak 53.750 lansia menerima bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun, yang dicairkan dalam empat tahap. -
ASPD
Sebanyak 47.100 penyandang disabilitas menerima bantuan sebesar Rp 3,6 juta per tahun. -
KIP Jawara
Memberikan modal usaha bagi masyarakat rentan, khususnya perempuan kepala keluarga. -
Insentif Pilar Sosial
- Tagana: Rp 250.000 per bulan
- TKSK: Rp 500.000 per bulan
- Pendamping PKH: Rp 300.000 per bulan
Novi menegaskan bahwa jumlah penerima dan indeks bantuan tidak berubah. Masyarakat tidak perlu khawatir karena bansos tetap akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Program Non-Bansos Terdampak
Meskipun bansos tetap aman, beberapa program non-bansos di Dinsos Jatim terdampak signifikan akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp 128 miliar. Beberapa contohnya adalah:
-
Jatim Sosial Care
Penanganan kasus sosial turun dari 508 menjadi 110 kasus. -
Pemulangan orang terlantar
Turun dari 1.500 menjadi 260 orang. -
Dapur umum bencana
Turun dari 27.000 menjadi hanya 270 orang. -
Pengadaan sandang dan obat-obatan UPT
Dari 4 kali menjadi 1 kali setahun, tanpa alokasi obat. -
Pemeliharaan UPT
Tidak ada anggaran.
Novi menyampaikan bahwa meskipun anggaran terbatas, pihaknya tetap berjuang agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. “Kami tetap perjuangkan agar kebutuhan dasar masyarakat bisa tetap terpenuhi,” ujarnya.
