Respons Terhadap Aksi Unjuk Rasa P2MPKS
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Papua Barat Daya, George Yarangga, merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Perkumpulan Mama-mama Pedagang Kecil Sorong (P2MPKS) pada Senin (15/12/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan modal usaha berdasarkan regulasi yang berlaku dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu.
"Program ini memiliki dasar hukum yang jelas. Kriteria penerima, persyaratan administrasi, mekanisme pendataan, verifikasi hingga penetapan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya diatur secara rinci," ujar Yarangga dalam pernyataannya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Proses Pengumpulan Data Calon Penerima Bantuan
Data calon penerima bantuan UMKM Orang Asli Papua (OAP) dikumpulkan dari berbagai sumber resmi, seperti proposal melalui Bank Papua, permohonan perorangan, data kelompok P2MPKS, tim inventarisasi UMKM Kota Sorong, serta dinas terkait di seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.
Ketua P2MPKS menyerahkan daftar anggota sebanyak 675 nama kepada dinas koperindag pada Jumat (12/12/2025), yang kemudian ditindaklanjuti melalui rapat internal bersama tim verifikasi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dari 675 nama tersebut, sebanyak 161 orang dari Kota Sorong dinyatakan memenuhi kriteria dan memiliki data administrasi lengkap.
Kendala Administratif yang Menghambat Penyaluran Bantuan
Daftar nama selebihnya belum dapat diproses karena masih terdapat kekurangan data, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat domisili yang tidak lengkap. Selain itu, tim verifikasi juga menemukan sejumlah kendala administratif lainnya, antara lain:
- Penggunaan KTP di luar Provinsi Papua Barat Daya
- Calon penerima yang meninggal dunia atau pindah domisili
- Lokasi usaha tidak sesuai alamat
- Penggunaan foto tempat usaha yang sama oleh beberapa pemohon
- Adanya aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), calon pegawai negeri sipil (CPNS), hingga anggota Polri
- Penerima bantuan ganda pada periode 2023-2025
- Pengajuan lebih dari satu orang dalam satu kartu keluarga (KK)
Prinsip Kehati-hatian dan Akuntabilitas
Yarangga menekankan bahwa prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi wajib dijaga, mengingat bantuan ini bersumber dari Dana Otsus. Kendala utama penerbitan SK gubernur hingga saat ini adalah belum lengkapnya data NIK dari sejumlah kabupaten/kota. Tercatat sebanyak 431 calon penerima dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan Tambrauw belum melengkapi NIK.
Berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama, sebanyak 2.558 UMKM OAP terdata, dengan 2.127 pelaku usaha dinyatakan memenuhi syarat. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan (Ekubang) ini juga membantah tudingan pemerintah provinsi mengingkari janji gubernur atau mengeluarkan P2MPKS secara sepihak dari program bantuan.
Pemrosesan Data Secara Transparan
Yarangga menegaskan bahwa seluruh data penerima digabungkan dalam satu basis data terpadu tanpa pengelompokan berdasarkan sumber usulan, baik dari kota maupun kabupaten, guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari. "Tidak ada keberpihakan. Data disamaratakan dari lima kabupaten dan satu kota. Siapa yang lengkap sesuai syarat, itu yang diproses terlebih dahulu," katanya.
Ia memastikan pihaknya akan terus memaksimalkan proses verifikasi, khususnya terhadap data anggota P2MPKS yang belum lengkap. Yarangga berharap agar kantor Koperindag yang dipalang segera dibuka agar stafnya dapat bekerja maksimal demi mempercepat penginputan data.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, bantuan dapat segera disalurkan ke rekening masing-masing penerima. "Yang sudah lengkap kami teruskan, yang belum akan kami dorong dilengkapi agar bisa masuk pada tahap berikutnya," ucapnya.
