GMNI Jayapura Minta Jabatan Sekda Papua Diisi Oleh Orang Asli Papua
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Jayapura menyerukan agar jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua diisi oleh Orang Asli Papua (OAP), khususnya yang berasal dari wilayah adat Tabi atau Saireri. Seruan ini disampaikan oleh Ketua GMNI Jayapura, Lukas Haay, menyusul pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 20252030 oleh Presiden RI di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).
Posisi Sekda Papua perlu menjadi perhatian kita semua, ujar Haay di Jayapura, Kamis (9/10/2025). Menurutnya, jabatan strategis tersebut berperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah dan seharusnya diberikan kepada ASN OAP yang memiliki kapasitas dan integritas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Lukas Haay menyoroti bahwa selama satu dekade kepemimpinan mendiang Gubernur Lukas Enembe, posisi Sekda Provinsi Papua justru diisi oleh pejabat dari luar Tanah Papua. Sepuluh tahun kepemimpinan almarhum Bapak Lukas Enembe, jabatan Sekda selalu dipegang saudara-saudara kita dari Nusantara. Apakah tidak ada ASN OAP yang memenuhi syarat? ujarnya retoris.
Ia berharap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang baru dapat menata birokrasi secara profesional dan proporsional, dengan mempertimbangkan representasi wilayah adat dan potensi ASN lokal. PSU sudah selesai, mari kita berpikir positif dan menyuarakan energi terbaik kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru untuk menata pemerintahan dengan baik. Terutama dalam penentuan jabatan Sekda Papua, kami berharap itu menjadi prioritas, tegasnya.
Menurut Haay, visi dan misi Papua Cerah yang diusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru hanya dapat diwujudkan jika pengisian jabatan birokrasi dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan pemerataan wilayah adat, bukan semata-mata karena pertimbangan politik. Kami harap kepemimpinan baru ini tidak mengisi jabatan Eselon I, II, dan III berdasarkan kepentingan politik, tetapi berdasarkan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara, pungkas Lukas Haay.
Nama-Nama yang Diusulkan untuk Jabatan Sekda
Terkait ASN Tabi Saireri, beberapa nama yang muncul diantaranya Ibu Juliana Waromi, Bapak Max Olua, Ibu Suzana Wanggai dan sejumlah nama lainnya. Nama-nama ini dinilai memiliki kemampuan dan dedikasi yang layak untuk memegang jabatan strategis di Pemerintah Provinsi Papua.
Beberapa hal yang menjadi dasar rekomendasi ini adalah:
- Pengalaman kerja yang cukup lama di lingkungan pemerintahan daerah.
- Kepedulian terhadap isu-isu lokal, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat.
- Kemampuan dalam merancang kebijakan yang progresif dan inklusif.
Dengan adanya usulan ini, GMNI Jayapura berharap pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan nama-nama tersebut sebagai calon kuat untuk jabatan Sekda Papua. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Harapan untuk Masa Depan Papua
Selain menyoroti pentingnya jabatan Sekda, GMNI Jayapura juga menekankan perlunya pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi prinsip pemerataan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pengisian jabatan-jabatan strategis harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompetensi, kinerja, dan keberagaman wilayah.
Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI Jayapura akan terus mengawal proses pemerintahan di Papua, termasuk dalam hal penentuan jabatan-jabatan penting. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.
