Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025 Memicu Perdebatan
Pengangkatan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2025 menjadi topik yang memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat. Meskipun pemerintah menilai bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut karena jasa-jasanya dalam pembangunan bangsa, banyak kalangan menolak keputusan ini dan menganggap pengakuan itu tidak sesuai dengan catatan sejarah yang penuh kontroversi.
Pro dan Kontra Usai Penetapan Gelar
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dilakukan pada Senin, 10 November 2025, di Istana Negara, Jakarta. Gelar tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti atau Tutut Soeharto, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Meski prosesi berlangsung khidmat, tanggapan publik terbelah. Sejumlah kelompok masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, hingga tokoh agama menilai Soeharto tidak memenuhi syarat moral untuk menyandang gelar tersebut karena catatan pelanggaran HAM, praktik korupsi, dan kebijakan represif selama masa pemerintahannya.
Presiden Prabowo berpendapat bahwa Soeharto memiliki jasa besar terhadap bangsa, termasuk dalam operasi militer seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Trikora, serta pembangunan ekonomi selama 32 tahun kepemimpinannya. Namun, kritik tetap datang dari berbagai pihak yang menilai keberhasilan tersebut tidak menghapus dampak negatif rezim Orde Baru.
Kritik dari Tokoh Agama
Salah satu suara keras datang dari Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Ia secara tegas menolak penganugerahan tersebut dan menyebut bahwa banyak ulama serta kiai diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, dikutip dari laman resmi Nahdlatul Ulama. Ia menceritakan bagaimana banyak kiai dan tokoh NU yang mendapat tekanan politik pada masa Orde Baru, termasuk larangan memasang papan nama organisasi dan tekanan agar bergabung dengan Golkar.
Menurut Gus Mus, banyak pejuang bangsa yang tidak pernah mengajukan gelar pahlawan meski memiliki jasa besar, karena mereka ingin menjaga keikhlasan amal perjuangan tanpa pamrih. Ia menegaskan, keluarga besar para ulama itu justru menghindari sikap riya dalam pengakuan jasa.
Tutut Soeharto: Jangan Ekstrem
Menanggapi gelombang kritik, Siti Hardijanti Hastuti atau Tutut Soeharto menyebut bahwa perbedaan pandangan di masyarakat adalah hal yang wajar. Dalam keterangannya seusai acara di Istana Negara, ia menilai pro dan kontra merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia.
“Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Tutut menegaskan bahwa keluarga Soeharto tidak memiliki dendam atau keberatan terhadap kritik yang muncul. Ia justru mengajak masyarakat agar tidak bersikap berlebihan dalam menyikapi perbedaan pendapat. “Kami keluarga tidak merasa dendam, karena kan kita negara kesatuan. Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan,” katanya.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan gelar tersebut kepada ayahandanya. Menurutnya, keputusan ini mencerminkan penghargaan atas jasa dan dedikasi Soeharto selama memimpin Indonesia.
“Terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Karena beliau tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak. Tapi beliau juga melihat aspirasi masyarakat,” tutur Tutut.
Penilaian Keluarga Soeharto
Tutut menyebut bahwa gelar Pahlawan Nasional yang baru diberikan pada era pemerintahan Prabowo disebabkan oleh pertimbangan politik dan kondisi masyarakat pada masa presiden sebelumnya. “Karena (Presiden sebelumnya) belum banyak kumpulkan (dukungan) supaya Pak Harto terpilih, juga untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, supaya tidak ada yang marah. Sekarang rakyat sudah dewasa dan makin pintar,” ucapnya.
Menjawab anggapan bahwa gelar tersebut akan menghapus stigma negatif terhadap Soeharto, Tutut mengatakan masyarakat kini dapat menilai sendiri rekam jejak ayahandanya. “Rakyat sudah makin pintar dan bisa melihat apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri, semua bisa terlihat kok,” katanya.
Sebagai bentuk rasa syukur atas penganugerahan itu, keluarga Soeharto berencana melakukan ziarah ke makam sang presiden di Astana Giribangun, Jawa Tengah. “Kami bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, semua ini tidak akan terjadi,” tutur Tutut.
