Perubahan Fokus Legislasi Daerah di Balikpapan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan telah mengambil langkah penting dalam memperbaiki arah penyusunan regulasi daerah. Sebelumnya, fokus utama adalah jumlah produk hukum yang dihasilkan. Namun kini, perhatian lebih besar dialihkan pada efektivitas dan dampak langsung terhadap masyarakat.
Perubahan ini menjadi tema utama dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Balikpapan dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (11/11/2025). Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama: evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 dan penyusunan prioritas rancangan perda tahun 2026.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan bahwa arah legislasi kini berorientasi pada kebutuhan riil warga kota. “Kami menolak pendekatan yang hanya memburu angka. Fokus kami memastikan setiap regulasi yang kami lahirkan memang dibutuhkan dan mampu berjalan efektif di lapangan. Manfaat dan dampak bagi warga menjadi tolok ukur utama kami,” tegas Andi.
Menurutnya, setiap rancangan peraturan wajib memenuhi dua syarat utama: lahir dari kebutuhan publik yang terukur dan memiliki kesiapan implementasi yang matang. Dengan demikian, peraturan daerah diharapkan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat.
Tantangan dalam Proses Legislasi
Meski membawa visi progresif, proses penyusunan Propemperda 2026 masih menemui sejumlah tantangan. Andi mengungkapkan dua kendala utama, yakni belum rampungnya naskah akademik dari beberapa OPD serta terbatasnya anggaran untuk penyusunan dokumen teknis dan konsultasi publik.
“Sejumlah OPD mengakui tidak memiliki alokasi dana untuk menyusun naskah akademik. Kami bersama-sama harus mengatasi persoalan ini agar proses legislasi tidak mandek karena masalah teknis semacam itu,” tandasnya.
Beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan regulasi daerah meliputi:
-
Pemenuhan Kebutuhan Publik
Setiap rancangan peraturan daerah harus berasal dari analisis kebutuhan masyarakat yang jelas dan terukur. Hal ini bertujuan agar regulasi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar relevan dengan kondisi nyata di lapangan. -
Kesiapan Implementasi
Regulasi yang disusun harus memiliki rencana implementasi yang matang. Ini mencakup penganggaran, sumber daya manusia, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. -
Keterlibatan Masyarakat
Proses penyusunan regulasi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dilakukan melalui konsultasi publik dan forum diskusi yang transparan. -
Dukungan Anggaran
Anggaran yang cukup sangat penting untuk mendukung seluruh tahapan penyusunan regulasi, termasuk penyusunan naskah akademik, survei, dan konsultasi dengan ahli atau pihak terkait.
Langkah Ke depan
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Bapemperda DPRD Balikpapan berkomitmen untuk bekerja sama dengan OPD dan pihak-pihak terkait. Salah satu langkah yang direncanakan adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga agar semua pihak saling mendukung dalam penyusunan regulasi yang berkualitas.
Selain itu, upaya peningkatan kapasitas SDM juga akan dilakukan. Pelatihan dan workshop akan digelar untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam merancang regulasi yang efektif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta juga membahas pentingnya menjaga kualitas regulasi daerah. Mereka sepakat bahwa setiap peraturan daerah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar jumlah yang banyak.
Dengan komitmen kuat dan langkah-langkah strategis, Bapemperda DPRD Balikpapan berharap bisa menghasilkan regulasi yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga kota.
