Kondisi Pajak Kendaraan di Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka masih menghadapi tantangan dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Data terbaru menunjukkan bahwa ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan puluhan ribu warga setempat belum melakukan daftar ulang pajak kendaraan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah setempat.
Berdasarkan hasil inventarisasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Majalengka dan P3DW Samsat, tercatat sekitar 2.959 kendaraan milik ASN serta lebih dari 15 ribu kendaraan milik masyarakat umum yang belum melakukan daftar ulang pajak. Angka ini diperoleh melalui proses pendataan bersama antara Bapenda, BKPSDM, dan Samsat Majalengka.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Majalengka, Awaludin, menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil update dari Samsat. Ia menyebutkan bahwa sekitar 15 ribu kendaraan di Kabupaten Majalengka masih tercatat sebagai tunggakan pajak.
“Bisa jadi sebagian kendaraan sudah berpindah tangan, tapi belum diblokir. Di dalamnya juga ada kendaraan ASN,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (7/11/2025).
Menurut Awaludin, sebagian besar tunggakan pajak muncul karena data kendaraan belum diperbarui. Ada kasus di mana ASN atau warga telah menjual kendaraan tetapi tidak melakukan pemblokiran. Akibatnya, kendaraan tersebut masih tercatat atas nama pemilik lama dan terkena tunggakan pajak.
“Kami sedang melakukan penelusuran dan verifikasi bersama tim lapangan gabungan antara Samsat, Bapenda, dan BKPSDM. Tujuannya adalah memastikan data tersebut valid,” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika semua tunggakan dapat diselesaikan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat secara signifikan. Proses verifikasi dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan nomor kendaraan dan identitas ASN. Setelah diverifikasi, banyak temuan bahwa kendaraan tersebut telah berpindah tangan, namun belum dilakukan pemblokiran atau balik nama.
Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar segera memblokir kendaraan yang sudah dijual untuk menghindari kesalahpahaman dalam penagihan pajak. “Mayoritas ASN menyampaikan bahwa kendaraan itu sudah pindah tangan. Tapi karena belum diblokir di Samsat, datanya masih tercatat atas nama mereka,” ujarnya.
Langkah Penanganan dan Rekomendasi
Untuk mengatasi masalah ini, pihak Bapenda dan Samsat sedang mempercepat proses verifikasi dan pelacakan kendaraan yang belum diperbarui. Tim lapangan terus bekerja sama untuk memastikan data akurat dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan pajak kendaraan.
Selain itu, pihak berwenang juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melakukan pemblokiran kendaraan yang sudah dijual. Dengan demikian, tidak akan ada kesalahan dalam penagihan pajak dan menghindari adanya tunggakan yang tidak seharusnya.
Dalam waktu dekat, pihak Bapenda dan Samsat akan terus memperbaiki sistem pelaporan pajak kendaraan. Mereka berupaya agar data kendaraan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah kendaraan yang belum membayar pajak dapat diminimalkan.
Masyarakat diimbau untuk aktif memantau kondisi kendaraan mereka dan segera melakukan prosedur administratif yang diperlukan. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pajak kendaraan dapat dikelola dengan lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
