Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025 di Kota Palembang
Kota Palembang terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam rangka mempercepat realisasi PAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menggelar Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi PBB Tahun 2025. Acara ini dilaksanakan di Kantor Bapenda pada Rabu, 12 November 2025.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim. Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran pemerintah kota, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat hingga lurah, dalam mendorong peningkatan PAD melalui sektor pajak.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kita harus terus mengevaluasi, membuat terobosan, dan bekerja dengan ikhlas. Jika tidak ada komitmen bersama untuk membangun Palembang, maka visi dan misi RDPS tidak akan terwujud,” tegas Aprizal.
Ia juga mengajak seluruh aparatur memperkuat kolaborasi dan mempercepat capaian target PBB yang masih memiliki potensi besar untuk digenjot. Dari data Bapenda, jumlah wajib pajak di Kota Palembang mencapai 374.826 SPT, dengan target realisasi PAD dari PBB sebesar Rp264 miliar.
“Kita masih punya waktu sekitar 40 hari untuk mengejar target ini. Dengan strategi yang tepat, seperti program pemutihan, saya optimistis target bisa tercapai,” tambahnya.
Capaian Pajak Daerah Hingga November 2025
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Palembang, Marhaen, SH, M.Si menjelaskan bahwa hingga 11 November 2025, capaian pajak daerah sudah mencapai 72,55 persen atau Rp1,3 triliun dari target Rp1,8 triliun. Dari 14 jenis pajak, PBB menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 74,57 persen atau senilai Rp246 miliar.
“Kami optimis dalam dua bulan terakhir target ini bisa terkejar. Program penghapusan denda atau pemutihan yang kami jalankan sangat membantu masyarakat,” ujar Marhaen.
Program Pemutihan PBB: Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Program pemutihan tersebut mencakup penghapusan pokok dan denda PBB tahun 2002–2019 hingga 100 persen, serta potongan 50 persen untuk tahun 2020–2024 dengan syarat pembayaran PBB tahun 2025. Program ini berlaku hingga 30 Desember 2025.
Beberapa manfaat yang diberikan oleh program ini antara lain: * Membantu masyarakat yang belum melunasi pajak mereka dalam jangka waktu lama. * Memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tanpa adanya denda tambahan. * Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak daerah.
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap realisasi PAD dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkot Palembang berharap sinergi dan semangat bersama dapat mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan kota yang lebih maju.
