Polemik Kekosongan BBM di SPBU Swasta
Masalah kekosongan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) milik swasta kembali memicu perdebatan. Setelah sempat menggelar audiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini para pengusaha SPBU swasta melanjutkan langkahnya dengan mengadu ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan investasi mereka di tengah situasi yang tidak menentu.
Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menepis anggapan bahwa pemerintah sedang menjegal investasi SPBU swasta. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan seluruh jatah kuota impor kepada SPBU swasta. Menurut Bahlil, izin impor SPBU swasta pada tahun 2025 ini sudah mencapai 100 persen dan bahkan ditambah 10 persen lebih banyak dari tahun lalu, sehingga total menjadi 110 persen.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Semuanya kita kasih, bukan enggak kita kasih. Jadi apanya? 110 persen itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasi yang kita halangi,” ujar Bahlil saat berbicara kepada awak media di Jakarta Convention Center pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Selain itu, Bahlil juga menekankan bahwa para pengusaha SPBU swasta harus mengikuti aturan negara. “Menyangkut SPBU swasta, kita menghargai semua investasi yang ada, tapi swasta juga harus mengikuti aturan yang ada, bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya,” tambahnya.
Kunjungan Pengusaha SPBU Swasta ke BKPM
Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta menyambangi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mendiskusikan tentang kekhawatiran masa depan investasinya di Indonesia. Kosongnya stok BBM memberikan gangguan pada rencana bisnis SPBU swasta, namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga neraca impor.
“Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita,” ucap Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BPKM Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di kantor BKPM Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025 lalu.
Pertemuan tersebut berkaitan dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual. Dalam kesempatan itu, Todotua juga menambahkan bahwa negara tetap hadir dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Kolaborasi Gagal antara Pertamina dan SPBU Swasta
Untuk menyelesaikan permasalahan kosongnya stok BBM di SPBU swasta, sempat ada pembicaraan akan dilakukan kolaborasi bersama Pertamina. SPBU swasta bisa membeli base fuel dari Pertamina untuk menutup habisnya kuota impor yang dimiliki.
Kesepakatan tersebut muncul dalam pertemuan SPBU swasta dengan Bahlil pada 19 September 2025 lalu. “Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur-campur, jadi ibarat bikin teh kalau awalnya Pertamina mau jual sudah jadi teh, sekarang mereka bilang jangan teh, air panas saja, jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing, tangki di SPBU masing-masing. Ini juga sudah disetujui, ini solusi,” ucap Bahlil usai bertemu 4 perusahaan SPBU swasta yang beroperasi di Indonesia di kantor Kementerian ESDM pada 19 September 2025 lalu.
Namun, kesepakatan itu batal karena terungkap bahwa base fuel Pertamina memiliki kandungan etanol 3,5 persen. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari para pengusaha SPBU swasta.
