Penambahan Kepemilikan Saham Freeport Masih Dalam Pembahasan
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, menegaskan bahwa rencana penambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen untuk pemerintah Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Ia menepis anggapan bahwa proses divestasi tersebut telah selesai dan hanya tinggal menunggu peresmian.
Belum Ada Dokumen Resmi yang Ditandatangani
Sampai saat ini, belum ada dokumen resmi yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan selaku pemegang saham utama. Diskusi intensif antara kedua pihak masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh aspek divestasi, termasuk nilai dan mekanisme penambahan saham, benar-benar sesuai dengan kesepakatan bersama.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kalau kami memang masih didiskusikan terus. Kalau dikatakan sudah final, kan kalau sudah disepakati, baru itu mungkin dikatakan final,” ujar Tony saat ditemui usai menghadiri Investor Daily Summit, Rabu (8/10/2025).
Masa Berlaku IUPK PT Freeport Hingga 2041
Penambahan kepemilikan saham pemerintah di Freeport merupakan bagian dari proses negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga tahun 2041. Tony Wenas menjelaskan, masa berlaku IUPK masih dapat diperpanjang hingga 20 tahun ke depan, dengan catatan adanya integrasi yang kuat antara sektor hulu dan hilir pertambangan.
“Kalau kami memang masih didiskusikan terus. Kalau dikatakan sudah final, kan kalau sudah disepakati baru mungkin itu bisa dikatakan final. Tapi mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan,” ujar Tony.
Dengan tambahan 12 persen, maka nantinya porsi saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen.
Penambahan Saham Gratis Tanpa Biaya
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memastikan bahwa penambahan kepemilikan saham Indonesia sebesar 12 persen di PT Freeport diberikan tanpa biaya (free of charge) oleh Freeport-McMoRan.
“Hasil negosiasi menunjukkan pemerintah akan mendapatkan tambahan 12 persen saham secara free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali,” ujar Rosan.
Rosan menjelaskan, proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dari pembahasan intensif tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan prinsip.
