Perbaikan Sistem Pajak dan Keadilan Fiskal di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengadakan pertemuan dengan para pengusaha untuk membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan pajak dan upah minimum. Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti pentingnya memperbaiki sistem distribusi pajak daerah agar lebih adil pada tahun 2026.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pemprov Jabar akan melakukan pemetaan terhadap desa-desa di sekitar kawasan industri agar dana pajak yang dibayarkan perusahaan dapat kembali ke wilayah sumbernya. Dedi menegaskan bahwa hal ini penting untuk mencegah situasi di mana pabrik membayar pajak dalam jumlah besar setiap tahun, tetapi masyarakat di sekitar pabrik tetap miskin dan tidak memiliki akses layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, atau perumahan yang layak.
Saya tidak mau lagi melihat situasi di mana pabrik membayar pajak triliunan setiap tahun, tapi desa tempat pabrik itu berada tetap miskin, tidak punya air bersih, anak-anaknya tidak sekolah, rumahnya kumuh. Pajak itu harus kembali ke masyarakat di sekitar sumber pajak, ujarnya.
Keadilan Fiskal dan Infrastruktur Penunjang
Selain itu, Dedi juga menyampaikan bahwa masih ada perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat namun membayar pajak di luar wilayah tersebut. Ia menilai praktik ini merugikan daerah dan bertentangan dengan semangat keadilan fiskal. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penyesuaian sistem pajak agar lebih adil dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat setempat.
Dedi juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur bagi keberlangsungan industri. Mulai dari sambungan listrik, gas hingga jalan raya, semua perlu diperhatikan agar industri dapat berjalan lancar. Ia mencontohkan perusahaan sektor air mineral yang seharusnya turut serta dalam membangun infrastruktur air bersih, pertanian, dan jalan di sekitar wilayah operasional mereka.
Negara wajib hadir untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dan perlindungan rakyat, katanya.
Keluhan Pengusaha dan Solusi yang Ditawarkan
Dalam forum tersebut, Dedi berdialog langsung dengan para pengusaha dari dalam maupun luar negeri. Beberapa keluhan disampaikan, mulai dari masalah tata ruang hingga izin bangunan. Masalah-masalah ini langsung ditindaklanjuti di tempat.
Dedi meminta Ketua Apindo Jabar untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha. Jika ada perusahaan di Jabar yang mengalami kendala seperti perubahan tata ruang, lahan terlintasi SUTET, atau izin PBG yang belum selesai, segera laporkan kepadanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu, menjelaskan bahwa forum ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan menyamakan langkah dalam membangun iklim usaha yang sehat. Ia mengapresiasi langkah Gubernur dalam melakukan reformasi birokrasi perizinan.
Gubernur menilai, industri berisiko rendah seperti pabrik garmen tidak perlu diproses sama seperti industri kimia. Dengan klasifikasi risiko yang jelas, perizinan untuk sektor rendah bisa diselesaikan lebih cepat tanpa mengabaikan lingkungan, kata dia.
Wacana Baru dalam Kebijakan Upah
Dalam hal kebijakan upah, Dedi Mulyadi juga membuka wacana baru agar penetapan upah tidak lagi menggunakan sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), melainkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tunggal dengan penyesuaian berdasarkan sektor industri.
Penyesuaian upah bisa dilakukan melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja, sesuai karakteristik dan kemampuan masing-masing sektor, jelas Ning Wahyu.
