Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengadopsi konsep dapur sekolah sebagai media distribusi makanan bergizi gratis di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini berbeda dari metode distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dilakukan melalui dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa sekolah.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menjelaskan rencana ini setelah menerima kunjungan Ibu Negara Brasil, Janja Lula da Silva, di salah satu SPPG dan sekolah penerima MBG di Jakarta Timur. Menurut Dian, Janja bercerita bahwa program makan gratis di Brasil disiapkan di dapur-dapur sekolah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Konsep serupa akan diterapkan di beberapa wilayah Indonesia, khususnya daerah terpencil yang termasuk 3T. “Kami akan melakukan itu nanti di daerah terpencil, daerah 3T,” ujar Dian seusai mendampingi Janja di Sekolah Dasar (SD) Angkasa 05, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Menurut Dian, daerah terpencil membutuhkan dapur MBG di sekolah karena ciri khasnya yang tidak padat penduduk. Berbeda dengan area urban yang memiliki populasi besar, di mana program MBG harus dilaksanakan secara masif. Pendirian dapur umum atau SPPG menjadi jalan pintas untuk standarisasi makanan di daerah yang memiliki banyak sekolah.
Dian menyatakan bahwa standarisasi makanan di dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah tidak mudah. “Standarisasi ini tidak mudah dan karena kita melakukannya cukup masif, sekarang ini hampir 13 ribu dapur yang harus kita awasi bersama,” katanya.
Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan membuat tugas pengawasan lebih kompleks. “Kami harus mampu memonitor accross archipelago (melintasi pulau-pulau),” ujar Dian.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, sebelumnya menyatakan bahwa lembaganya terbuka terhadap berbagai usulan metode distribusi MBG. Salah satunya adalah peluang penyediaan makan siang gratis yang dikelola langsung oleh sekolah. “Kalau memang sekolahnya mampu, why not. Tidak masalah,” kata dia dalam diskusi perihal program MBG di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Nanik menjelaskan bahwa konsep school kitchen atau dapur sekolah telah diujicobakan di sejumlah dapur milik sekolah. Pengujian dilakukan di sekolah-sekolah di kawasan Bogor dan Lampung.
Namun, menurut Nanik, dalam uji coba tersebut hasil makan bergizi gratis yang dikelola oleh dapur sekolah justru tidak sesuai dengan harapan. “Ternyata gara-gara pemiliknya bertikai, malah makanannya juga keracunan,” ujar Nanik.
Penerapan konsep dapur sekolah sebagai bagian dari program MBG masih dalam proses evaluasi. BGN terus mencari solusi yang efektif dan aman untuk memastikan bahwa semua anak di daerah terpencil mendapatkan akses ke makanan bergizi tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan.
Beberapa langkah strategis sedang dipertimbangkan, seperti peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas lokal. Selain itu, BGN juga akan fokus pada pelatihan dan pembinaan bagi para pengelola dapur agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional.
Dengan konsep baru ini, diharapkan program MBG bisa lebih efisien dan merata, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dian menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen untuk memberikan layanan gizi yang optimal kepada seluruh anak-anak Indonesia, terlepas dari lokasi mereka tinggal.
