Kinerja Penyerapan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bawah Pengawasan Menkeu
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini sedang berada di bawah pengawasan ketat dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini terkait dengan penyerapan anggaran MBG yang dinilai masih rendah hingga pertengahan November 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan mengenai proyeksi anggaran yang telah diserap hingga saat ini. Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat yang berhasil dilayani oleh program MBG sangat memengaruhi besarnya penyerapan anggaran. Semakin banyak penerima manfaat, semakin tinggi juga penyerapan anggaran yang dilakukan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Selain itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi faktor penting dalam proses penyerapan anggaran. Setiap SPPG mampu menyerap anggaran sebesar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Dalam sebuah wawancara di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Oktober 2025, Dadan menyampaikan bahwa saat ini terdapat 12.000 SPPG yang telah aktif.
“Dari laporan terbaru, jumlah SPPG meningkat menjadi 12.000, artinya ada penambahan sebanyak 100 SPPG,” ujarnya. “Dengan tambahan tersebut, dana yang bisa diserap mencapai Rp100 miliar.”
Dadan juga memproyeksikan bahwa dengan 12 ribu SPPG, dalam waktu 10 hari ke depan, penyerapan anggaran akan mencapai Rp6 triliun. Proyeksi ini didasarkan pada rata-rata penyerapan per periode 10 sampai 12 hari.
Target Penyerapan Anggaran Oktober 2025 hingga Pertengahan November 2025
Untuk penyerapan anggaran hingga akhir Oktober 2025, Dadan memperkirakan akan mencapai Rp33 triliun. Angka ini dihitung dari proyeksi penyerapan sebesar Rp27 triliun hingga akhir Oktober dan tambahan Rp6 triliun dari 12 ribu SPPG.
Di bulan November, target penyerapan anggaran diproyeksikan mencapai Rp7,5 triliun pada pertengahan bulan. Jika penyerapan terus konsisten, maka dalam dua bulan, pelaksanaan MBG bisa menyerap dana sekitar Rp30 triliun.
Dengan perhitungan tersebut, Dadan optimis bahwa MBG dapat menyerap total dana sebesar Rp71 triliun, yang merupakan pagu APBN 2025 yang dialokasikan kepada BGN.
Pengembalian Dana oleh BGN: Proyeksi Dana Tak Terserap
Sebelumnya, Dadan menyebutkan bahwa alokasi dana APBN untuk MBG adalah sebesar Rp71 triliun ditambah dana standby sebesar Rp100 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena dikhawatirkan tidak terserap dalam tahun ini.
Dadan juga menjelaskan bahwa anggaran MBG untuk tahun 2026 mencapai Rp268 triliun, menjadikannya sebagai program dengan anggaran terbesar di Kabinet Merah Putih. Dana cadangan MBG sebesar Rp67 triliun akan disiapkan, sehingga total anggaran APBN untuk MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dana yang dikembalikan oleh BGN sebesar Rp100 triliun merupakan bagian dari anggaran tambahan yang belum sepenuhnya dialokasikan. Ia menekankan bahwa uang tersebut belum ada, karena belum dianggarkan secara resmi.
Realisasi Penyerapan Anggaran MBG
Dalam konferensi pers APBNKita pada Selasa, 14 Oktober 2025, Kemenkeu melaporkan bahwa anggaran yang terserap sebesar Rp20,6 triliun atau 29 persen dari total anggaran Rp71 triliun yang dimiliki BGN.
Penerima manfaat dari dana tersebut mencapai 31,2 juta orang dari target 82,9 juta orang. Sementara itu, dari sisi petugas pelaksana, tercatat 30 mitra dapur yang terdaftar, namun hanya 11.504 yang lolos verifikasi.
Hingga akhir tahun 2025, BGN menargetkan pembentukan 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi dan 6.000 SPPG lainnya di kawasan terpencil di Indonesia.
