Kinerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menunjukkan Peningkatan Signifikan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga pertengahan Oktober 2025, sebanyak 36,7 juta penerima manfaat telah terlayani. Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa jumlah tersebut akan mencapai 40 juta penerima pada akhir bulan ini.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Perkembangan ini disampaikan oleh Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025) malam. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa janji untuk mencapai 40 juta penerima manfaat dalam satu tahun pemerintahan telah mendekati realisasi.
“Saya waktu itu sempat berjanji kepada Bapak Presiden, di ulang tahun pertama pemerintahan kita akan capai 40 juta penerima manfaat. Hari ini kita sudah 36,7 juta, dan insyaallah 40 juta akan tercapai di akhir Oktober,” ujar Dadan.
Penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Penambahan jumlah penerima manfaat MBG didukung oleh pertambahan harian sekitar 150–200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG mampu melayani sekitar 450–600 anak penerima manfaat per hari. Dengan tren ini, capaian target masih berada di jalur yang realistis.
Dadan menjelaskan bahwa penambahan SPPG ini merupakan strategi penting dalam memperluas cakupan program. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan SPPG yang baik agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi anak-anak.
Fokus pada Standar “Zero Defect” dan Keamanan Pangan
Tahun kedua pelaksanaan MBG akan difokuskan pada penerapan standar “zero defect”, yaitu tanpa kesalahan dan bebas dari kasus gangguan pencernaan. Untuk itu, BGN telah menetapkan batas rata-rata penerima manfaat per SPPG antara 2.000–2.500 anak. Jika dapur memiliki ahli masak bersertifikat, kapasitas bisa ditingkatkan hingga 3.000 anak.
Setiap SPPG baru akan didampingi oleh juru masak profesional selama lima hari. Hal ini bertujuan untuk memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan dan pengolahan pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Kami sedang melengkapi seluruh SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku. Pengalaman Jepang, 90 persen gangguan pencernaan berasal dari kualitas bahan baku. Jadi ini penting agar makanan bisa dites di sekolah sebelum dibagikan,” ujarnya.
Selain itu, BGN juga tengah mengupayakan penyediaan alat sterilisasi food tray di seluruh dapur umum MBG. Alat ini mampu mengeringkan peralatan makan dalam waktu tiga menit pada suhu 120 derajat Celsius, sehingga menjamin higienitas sebelum digunakan kembali.
Perhatian pada Kualitas Air
Selain bahan makanan, kualitas air juga menjadi perhatian utama. Menurut Dadan, masih banyak kasus gangguan pencernaan yang berasal dari penggunaan air yang tidak layak. Oleh karena itu, BGN menekankan bahwa air yang digunakan harus bersertifikat, minimal air isi ulang yang sudah melalui proses sertifikasi.
“Kualitas air di Indonesia belum merata, ini yang sedang kami kejar,” katanya.
Menjawab Kritik: Cakupan Daerah 3T dan Anak Mampu
Menanggapi kritik bahwa program MBG belum sepenuhnya menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta masih menyentuh anak-anak dari keluarga mampu, Dadan menjelaskan bahwa data prevalensi stunting menunjukkan beban terbesar secara absolut berada di tiga provinsi padat penduduk: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Anak stunting banyak di daerah tertinggal secara persentase, tapi secara jumlah terbesar ada di Jawa. Karena banyak anak lahir dari orang tua dengan pendidikan rata-rata hanya sembilan tahun. Jawa Barat 8,8 tahun, Jawa Tengah 8,01, Jawa Timur 8,1,” ujarnya.
Kondisi sosial ekonomi tersebut, lanjut Dadan, berpengaruh langsung pada akses gizi keluarga. Banyak keluarga di daerah tersebut tidak mampu membeli susu, bahkan sebagian besar anak penerima manfaat baru pertama kali minum susu melalui program MBG.
“Itu hal yang sangat mengharukan, dan menjadi tanggung jawab moral kami. Saat ini MBG baru menjangkau sekitar 40 persen anak Indonesia. Artinya masih ada 60 persen anak yang harus segera kita penuhi haknya untuk mendapatkan menu gizi seimbang,” tegas Dadan.
