aiotrade.CO.ID – JAKARTA.
Bank Indonesia (BI) telah mempercepat frekuensi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejak Februari 2026. Sebelumnya, BI hanya menggelar lelang SRBI sekali dalam seminggu, yaitu setiap Jumat. Namun, mulai Februari 2026, lelang SRBI dilakukan dua kali per minggu, yakni pada hari Rabu dan Jumat. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas pasar terhadap instrumen kebijakan moneter tersebut.
Pada bulan Februari 2026, lelang SRBI tercatat sangat ramai dengan rata-rata hasil lelang mencapai lebih dari Rp 16 triliun per lelang. Namun, kondisi berbeda terjadi pada Maret 2026, di mana rata-rata nilai lelang turun menjadi hanya 4,37 triliun. Penyebabnya adalah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel, yang memengaruhi sentimen pasar.
Meski demikian, pada April 2026, minat terhadap SRBI kembali meningkat. Kenaikan imbal hasil SRBI menjadi salah satu faktor utama. Dalam lelang terakhir tanggal 10 April 2026, imbal hasil untuk SRBI tenor 6 bulan mencapai 5,49%, yang merupakan level tertinggi sejak Agustus 2025, ketika suku bunga BI Rate masih berada di 5%. Sementara itu, imbal hasil untuk tenor 9 bulan naik menjadi 5,62%, dan tenor 12 bulan mencapai 5,76%.
Selain itu, Credit Default Swap (CDS) atau premi risiko investasi Indonesia 5 tahun mencapai 93,87 basis point (bps), naik dari 66,85 bps pada Januari 2026. Menurut Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kenaikan CDS tidak hanya dipengaruhi oleh SRBI, tetapi juga oleh persepsi risiko domestik dan kondisi global.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi lelang SRBI serta kenaikan imbal hasil beberapa tenor merupakan sinyal kebijakan untuk menjaga daya tarik aset rupiah dan membantu stabilisasi kurs. Jika langkah ini efektif, maka CDS dapat turun secara bertahap. Namun, jika sentimen global tetap risk off atau persepsi risiko domestik belum membaik, CDS dapat bertahan tinggi atau bahkan naik.
Terkait cadangan devisa, posisi cadangan devisa Maret 2026 mencapai US$ 148,2 miliar, turun dari US$ 151,9 miliar pada Februari 2026. Meskipun menjadi level terendah sejak Juli 2024, indikator kecukupan dinilai masih kuat karena setara sekitar 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah, jauh di atas patokan internasional sekitar 3 bulan impor.
Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Banjaran menilai, SRBI dan instrumen stabilisasi BI pada dasarnya bertujuan menjaga stabilitas kurs dengan pendekatan pro market, sekaligus mengurangi ketergantungan pada intervensi cadangan devisa secara berlebihan.
Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menilai bahwa langkah BI melalui penerbitan SRBI lebih berfungsi menahan kenaikan premi risiko daripada otomatis menurunkannya. Ia menyebut bahwa pada level CDS sekitar 85,9 bps, pasar masih menilai risiko Indonesia cukup tinggi, tetapi belum dalam kondisi kehilangan kepercayaan total.
Menurut Josua, SRBI bisa membantu menahan tekanan rupiah dan membuat pasar obligasi domestik lebih tertopang, namun arah CDS tetap lebih banyak ditentukan oleh faktor yang lebih luas, seperti ketidakpastian geopolitik, arus keluar modal asing, kenaikan imbal hasil SBN, serta persepsi terhadap fiskal dan rating.
BI pada Maret 2026 mempertahankan suku bunga kebijakan di 4,75% dengan penekanan yang makin kuat pada stabilitas. Menurut Josua, kemungkinan CDS akan turun secara bertahap bila sentimen global membaik, tetapi dalam kondisi saat ini, kemungkinan CDS tetap berada di level tinggi.
Josua juga menghitung bahwa dengan kisaran imbal hasil tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan, yakni 5,49% hingga 5,76%, biaya bunga kotor tahunan yang melekat pada stok SRBI diperkirakan berada di kisaran Rp45,6 triliun sampai Rp47,9 triliun per tahun. Dengan menggunakan titik tengah sekitar 5,62%, nilainya sekitar Rp46,7 triliun per tahun.
Menurutnya, angka tersebut merupakan perkiraan kasar biaya bunga total dari stok SRBI per Maret 2026, yang perlu dibaca sebagai pendekatan, bukan angka akuntansi final, karena biaya riil bergantung pada komposisi tenor, waktu lelang, dan rollover.
Ia menilai, jika ingin melihat beban tambahan dari kebijakan menjaga rupiah, yang lebih tepat adalah menghitung selisih imbal hasil SRBI dengan BI-rate 4,75%. Dari situ, biaya tambahan diperkirakan sekitar Rp6,2 triliun hingga Rp8,4 triliun per tahun, atau sekitar Rp7,2 triliun hingga Rp7,3 triliun di titik tengah.
Menurut Josua, angka inilah yang lebih tepat dibaca sebagai ongkos tambahan dari kebijakan membuat SRBI makin menarik demi menjaga rupiah, bukan seluruh bunga kotor SRBI.
Josua menilai, dana yang dikeluarkan BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah selama ini masih sebanding dengan hasil yang didapat. Hal ini karena apabila rupiah dibiarkan melemah lebih dalam, biaya yang muncul bisa jauh lebih mahal melalui inflasi impor, kenaikan subsidi dan kompensasi energi, naiknya imbal hasil SBN, dan pelebaran defisit APBN.
Dalam APBN Kita Maret 2026, realisasi subsidi dan kompensasi sudah mencapai Rp 51,5 triliun hanya sampai akhir Februari 2026, dan angka itu sensitif terhadap fluktuasi ICP, depresiasi rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik.
Di sisi lain, ia menghitung pada skenario harga minyak US$ 80 per barel dan rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS, defisit APBN 2026 bisa melebar ke sekitar Rp 761 triliun dari target Rp 689,1 triliun.
“Jadi tambahan ongkos SRBI dalam kisaran sekitar Rp 6 triliun sampai Rp 8 triliun per tahun masih relatif masuk akal bila itu mencegah kerusakan yang jauh lebih besar,” tambahnya.
Meski demikian, Josua menilai, efektivitasnya akan menurun bila ketidakpastian geopolitik, arus keluar modal, dan kekhawatiran fiskal tidak membaik, karena dalam kondisi itu SRBI hanya menahan gejala, sementara CDS tetap sulit turun banyak.