Penolakan Penggunaan APBN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menganggap bahwa penolakan tersebut wajar, tetapi perlu diiringi dengan kajian serius mengenai dugaan pembengkakan biaya proyek.
“Memang seharusnya dikaji ulang, bagaimana bisa terjadi pembengkalan biaya untuk kereta cepat itu,” ujarnya, Senin 20 Oktober 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Adian menyebutkan bahwa proyek kereta cepat tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara lain, baik dengan teknologi dari Tiongkok maupun Jepang. Oleh karena itu, perlu ada pembandingan harga dan evaluasi terhadap proses negosiasi awal.
“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” tegasnya.
Menurutnya, keputusan Menteri Keuangan untuk tidak menggunakan APBN tentu memiliki dasar. Namun hal itu tidak menghapus tanggung jawab pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen proyek dan pelaksanaan kontrak.
Rencana Memperluas Jalur Kereta Cepat Hingga Surabaya
Terkait rencana memperluas jalur kereta cepat hingga Surabaya, Adian menyatakan gagasan tersebut baik, tetapi harus didukung perencanaan dan eksekusi yang matang.
“Gagasan kereta cepat itu bagus. Tapi problemnya, yang bagus tidak hanya dalam gagasan, pelaksanaannya juga harus bagus,” tandasnya.
Lebih lanjut, Adian menyoroti kecenderungan proyek-proyek besar di Indonesia yang kerap mengalami pembengkakan anggaran. Ia menegaskan bahwa jika pemerintah akhirnya menggunakan APBN untuk menutup utang proyek KCJB, maka perlu ada penjelasan menyeluruh kepada publik.
“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan adalah siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” katanya.
Evaluasi Kontrak dan Keterbukaan Informasi
Adian menambahkan, jika ditemukan indikasi perjanjian tidak dilakukan dengan dasar niat baik, maka pemerintah berhak meninjau ulang atau menegosiasikan kembali kontrak tersebut.
“Kalau bisa dibuktikan, perjanjiannya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi problem utamanya, kenapa biayanya bisa begitu besar,” pungkasnya.
Pertanyaan yang Perlu Dijawab
Beberapa pertanyaan penting perlu dijawab oleh pemerintah terkait proyek ini:
- Apakah ada indikasi kesalahan dalam proses negosiasi?
- Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait biaya proyek?
- Apakah ada mekanisme pengawasan yang cukup untuk memastikan transparansi dan efisiensi?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa proyek-proyek besar dapat berjalan sesuai harapan tanpa adanya pemborosan anggaran.
