JAKARTA, aiotrade.app
Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dan mengalami pemotongan dana saat pencairan diminta segera melapor. PT Pos Indonesia telah menyiapkan saluran pengaduan khusus untuk menangani petugas yang melakukan pemotongan dana sebesar Rp900 ribu.
Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik pungutan liar dalam penyaluran bantuan pemerintah. Perusahaan bahkan memasang spanduk larangan pemotongan di setiap lokasi pencairan untuk mengingatkan petugas sekaligus mengedukasi penerima bantuan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Kami pastikan penyerahan bantuan dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Di lokasi pembayaran pun kami pasang spanduk yang menegaskan tidak boleh ada potongan dengan alasan apapun," ujar Haris.
Jangan Takut Lapor, Ada Kanal Khusus
PT Pos Indonesia secara khusus menyiapkan jalur pengaduan bagi warga yang menemukan dugaan penyimpangan atau praktik pungutan liar. Haris meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika mengalami atau menyaksikan pemotongan dana, sekecil apa pun jumlahnya.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bantuan senilai Rp900 ribu diterima utuh tanpa dipotong dengan alasan apa pun termasuk dalih biaya administrasi, transportasi, atau ongkos lainnya.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, turut mempertegas bahwa seluruh biaya penyaluran ditanggung pemerintah, bukan penerima manfaat. Tidak ada alasan sah bagi petugas untuk meminta atau memotong uang bantuan.
"Bagi yang rekeningnya ada dan aktif disalurkan lewat Himbara tentu gratis. Kalau yang tidak ada rekening, maka akan lewat PT Pos Indonesia dan memang ada biaya, tapi semua ditanggung pemerintah bukan oleh penerima manfaat," tegas Mensos.
Kapan Mulai Disalurkan?
Kementerian Sosial menargetkan proses validasi data selesai paling lambat Senin (27/10). Setelah data final diterima PT Pos, perusahaan akan mulai melakukan pemanggilan bertahap sebelum pencairan.
Data calon penerima sudah diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu. Kini sedang dilakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah untuk verifikasi dan validasi di lapangan, serta koordinasi dengan Kemenkeu memastikan status rekening penerima.
"Yang pasti ini akan disalurkan secepatnya bantuan tunai untuk Oktober-November-Desember itu. Setelah datanya tuntas dan diterima PT Pos, mereka akan mulai melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum penyaluran," kata Saifullah.
Cara Cek Status Penerima
Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan BLT Kesra Rp900.000 secara mandiri melalui langkah berikut:
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih wilayah domisili lengkap: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan
- Ketik nama lengkap sesuai KTP
- Masukkan kode captcha yang muncul
- Klik Cari Data
Sistem akan menampilkan status kepesertaan dan jenis bantuan.
Program BLT Kesra senilai Rp900 ribu ini merupakan paket kebijakan ekonomi untuk menguatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan diberikan untuk periode tiga bulan (Oktober-Desember 2025) dengan rincian Rp300 ribu per bulan, dibayarkan sekaligus.
