BNI Memperkuat Dukungan terhadap Sektor Perumahan melalui Program KPP
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memperkuat dukungannya terhadap sektor perumahan melalui program Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga akhir Oktober 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 40,7 miliar. Penyaluran tersebut terdiri dari Rp 28,1 miliar untuk sisi supply kepada tujuh pelaku UMKM dan Rp 12,66 miliar untuk sisi demand kepada 34 pelaku UMKM.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Capaian ini setara dengan 15,2% dari total penyaluran KPP nasional yang telah mencapai Rp 267 miliar berdasarkan data Kementerian PUPR dengan 117 debitur. Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa program KPP hadir untuk memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan sekaligus membantu pelaku usaha memperkuat daya saing di sektor riil.
Melalui program ini, BNI ingin memastikan bahwa pelaku UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Iqbal menjelaskan bahwa pada sisi supply, KPP mendukung pengembang, kontraktor, dan pelaku UMKM dalam pengadaan tanah, bahan bangunan, serta barang dan jasa. Sementara pada sisi demand, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah maupun toko yang mendukung kegiatan usaha.
Sejalan dengan itu, Iqbal mengatakan bahwa BNI optimistis dapat melampaui target penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp 250 miliar hingga akhir tahun, dengan porsi Rp 100 miliar di sisi supply dan Rp 150 miliar di sisi demand. “Program ini dinilai menjadi solusi inovatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki rumah yang juga dapat difungsikan sebagai tempat usaha,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
Langkah Percepatan dan Kolaborasi
Sebagai langkah percepatan, BNI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang di seluruh Indonesia. Salah satu wujud sinerginya adalah kegiatan Sosialisasi KPP Nasional yang digelar bersama Kementerian PUPR di Sutera Hall, Alam Sutera, Tangerang, pada 26 September 2025. “Kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM,” tegas Iqbal.
Dalam menjaga kualitas pembiayaan, Iqbal menerangkan berbagai langkah mitigasi risiko telah dilakukan, di antaranya:
- Optimalisasi ekosistem perumahan dengan melibatkan pengembang, kontraktor, dan UMKM bahan bangunan
- Sinergi dengan pemerintah daerah serta pengembang untuk memastikan legalitas aset dan kelayakan usaha
- Penggunaan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan Credit Scoring System dalam menilai karakter serta kapasitas calon debitur
- Monitoring portofolio kredit secara berkala agar tetap sesuai dengan profil risiko perusahaan
Mekanisme Program KPP
Program yang resmi diluncurkan pada 21 Oktober 2025 ini memiliki mekanisme serupa dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang maupun kanal digital resmi BNI. Proses pengajuan mencakup analisis, persetujuan, dan pencairan dana yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.
Dengan adanya program KPP, BNI berkomitmen untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan efisien bagi pelaku UMKM di sektor perumahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun atau memperbaiki properti, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional melalui pertumbuhan sektor riil.
