Gubernur Sumut Berharap Evaluasi SAKIP Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan harapan agar pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerempintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dapat memperkuat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
“Kami yakin, dengan masukan dan arahan dari tim evaluator Kemenpan RB, implementasi SAKIP di Pemprov Sumut akan semakin berkualitas,” ujar Bobby dalam sambutannya pada Evaluasi SAKIP Pemprov Sumut Tahun 2025 secara zoom meeting dari Aula Tengku Rizal Nurdin di Medan, Jumat (7/11).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Bobby menegaskan bahwa evaluasi SAKIP bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum penting untuk memotret kemajuan dan memperbaiki tata kelola birokrasi. Menurutnya, SAKIP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen mendalam pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja instansi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil.
Langkah Strategis untuk Memperkuat Implementasi SAKIP
Bobby juga menjelaskan beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemprov Sumut untuk memperkuat implementasi SAKIP. Pertama, meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target daerah dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selanjutnya, melakukan pengukuran kinerja yang objektif serta pelaporan yang transparan dan terukur. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan evaluasi internal berkelanjutan di seluruh perangkat daerah. Selain itu, memberikan pendampingan intensif bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
Tidak ketinggalan, mengembangkan sistem informasi kinerja terintegrasi yang memudahkan pemantauan dan evaluasi. Terakhir, memastikan setiap perangkat daerah memahami betul keterkaitan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil yang diharapkan.
Hasil Evaluasi Internal dan Rekomendasi
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, dalam laporannya menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil evaluasi internal dan rencana tindak lanjut peningkatan kinerja program prioritas Pemprov Sumut.
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP internal perangkat daerah tahun 2025, sebanyak 4 perangkat daerah meraih predikat AA, 6 perangkat daerah mendapat peringkat A, 18 perangkat daerah meraih peringkat BB, dan 6 perangkat daerah berpredikat B.
“Dinas Kesehatan, Bappelitbang, Dinas PMPTSP, dan Inspektorat berdasar rekapitulasi penilaian meraih predikat AA,” pungkasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut serta tim evaluator dari Kemenpan RB.
Peran Evaluasi SAKIP dalam Peningkatan Kinerja
Evaluasi SAKIP menjadi salah satu alat penting dalam memastikan bahwa setiap instansi pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan bertanggung jawab. Dengan adanya evaluasi berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan sekaligus memperbaikinya untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
Selain itu, evaluasi ini juga membantu dalam menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) serta memastikan bahwa semua kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, SAKIP tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan transparan.
