BOGOR, aiotrade.app
Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengembangkan pusat perkotaan baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan pelayanan publik sekaligus mempersiapkan rencana jangka panjang menuju calon daerah otonomi baru atau DOB.
Kebijakan tersebut diambil meskipun masih ada moratorium pemekaran DOB yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menyatakan bahwa Pemkab tidak perlu menunggu pencabutan moratorium untuk mulai membangun kota baru.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun daerah pertumbuhan atau kota baru guna melayani masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan Cibinong. "Pak Bupati menekankan bahwa sarana dan prasarana harus disiapkan sejak sekarang. Infrastruktur untuk pusat perkotaan baru tidak akan menunggu moratorium dicabut," ujar Bambam saat ditemui di Kantor Bappedalitbang, Cibinong, Jumat (24/10/2025).
Dua kawasan prioritas telah diidentifikasi, yaitu Cigudeg untuk Bogor Barat dan Jonggol-Sukamakmur untuk Bogor Timur. Kedua kawasan ini diproyeksikan menjadi kota kembar atau twin city. Kajian perencanaan masih berlangsung dan rencananya akan rampung awal tahun.
Bambam menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perkotaan baru bertujuan untuk pemerataan pelayanan. Dengan luas wilayah mencapai 40 kecamatan, Kabupaten Bogor tidak dapat lagi bergantung pada satu pusat pemerintahan saja. Selama ini, pelayanan hanya berpusat di Cibinong, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah barat, tengah, dan timur sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan.
Jarak tempuh dari barat ke tengah dan timur bisa memakan waktu 5–6 jam. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerataan dan percepatan pelayanan publik melalui pusat pertumbuhan kota baru tersebut. Masyarakat juga sudah sering menyampaikan aspirasinya terkait pelayanan.
Selain melibatkan masyarakat melalui forum dengar pendapat, Pemkab Bogor juga menggandeng DPRD untuk menyelaraskan aspirasi publik dan arah kebijakan. Kajian teknis, kebutuhan anggaran, serta tahapan eksekusi disiapkan sebagai dasar perencanaan sebelum diterapkan di lapangan.
Bambam menyebut Pemkab turut menggandeng Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia untuk memastikan penataan wilayah mengikuti kaidah perencanaan kota yang baik.
Ketua IAP, Hendricus Andy Simarmata, menyatakan bahwa pembentukan pusat kota baru diperlukan agar pertumbuhan wilayah tidak lagi berjalan organik dan semrawut. Ia mencontohkan kawasan-kawasan lama yang berkembang tanpa konsep sehingga padat dan tidak efisien dalam pelayanan publik.
"Dengan atau tanpa DOB, Kabupaten Bogor harus membagi wilayah. Karena kalau semuanya dilayani dari Cibinong, itu tidak efisien dan masyarakat di wilayah jauh tidak terlayani optimal," ucap Andy.
Andy menambahkan bahwa pembagian pusat kota baru juga bertujuan mencegah ketimpangan ekonomi antarwilayah. Menurut kajiannya, mesin ekonomi di wilayah Bogor Barat dapat digerakkan oleh sektor wisata. Sementara Bogor Timur dapat mengembangkan konsep agriculture city yang terhubung dengan pusat-pusat industri kawasan timur.
Dengan adanya pusat pemerintahan atau kota baru, menurutnya, ke depan semua harus efisien, hemat lahan, terjangkau, serta memiliki mesin ekonomi yang jelas.
