aiotrade,
JAKARTA — Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto secara terbuka mengungkapkan dampak untung rugi dari rencana pemerintah yang akan memangkas produksi nikel pada 2026.
Saat ini, kuota produksi bijih nikel tahun ini belum ditetapkan secara resmi. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pemerintah berpotensi menetapkan produksi menjadi sekitar 250 juta hingga 260 juta ton dalam satu tahun. Angka ini lebih rendah dibanding rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025 yang mencapai 379 juta ton. Rencana tersebut direncanakan untuk menjaga stabilitas harga nikel di tingkat global serta menyeimbangkan kebutuhan smelter.
Bernardus mengatakan bahwa pemangkasan produksi oleh Indonesia bisa berdampak pada kenaikan harga nikel global. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia.
“Tujuan mereka (Kementerian ESDM) adalah jika RKAB dikontrol, maka volume yang selama ini membanjiri pasar bisa dikurangi sedikit, sehingga harapan harganya naik. Memang terbukti harga itu naik saat ini,” ujar Bernardus dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (19/1/2026).
Pernyataan Bernardus bukan sekadar spekulasi. Pemangkasan produksi nikel di Indonesia yang masih berupa wacana saja telah mampu meningkatkan harga dari sebelumnya sekitar US$14.000 menjadi level US$18.000 per ton.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa rencana pemangkasan produksi tersebut membawa tantangan dan risiko bagi pelaku usaha. Hal ini terutama terkait dengan perjanjian jual beli nikel yang sudah disepakati sebelumnya. Menurutnya, rencana pemangkasan produksi membuat pengusaha harus melakukan negosiasi ulang dengan mitra bisnis.
“Katakanlah kami sudah memiliki komitmen dengan partner, dan jika tidak memberikan komitmen, bisa menjadi masalah hukum bagi kami,” jelas Bernardus.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. “Ini yang ingin kami sampaikan, agar nanti ada pembicaraan lebih lanjut dan mendapatkan solusi yang baik,” katanya.
Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut bahwa pemerintah akan memangkas produksi bijih nikel menjadi sekitar 250 juta hingga 260 juta ton pada tahun ini. Dia menjelaskan bahwa patokan produksi nikel tersebut ditetapkan guna mengendalikan harga nikel yang stagnan di level US$14.000 per ton.
“Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250-260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu,” kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2025).
Di sisi lain, Tri juga menjelaskan bahwa proses penerbitan RKAB akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi semua persyaratan teknis, lingkungan, dan lain sebagainya.
Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dalam evaluasi. Terlebih, prosesnya dilakukan melalui aplikasi baru yaitu MinerbaOne.
“Ada beberapa yang perusahaan masukkan angkanya tidak pas dan lain sebagainya, ya biasa saja itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%,” tuturnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar